KUPANG KABARNTT.CO—Ruang publik NTT jadi ramai menyusul peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatan data Covid-19 di NTT. Silang pendapat langsung menyeruak terkait kebenaran data Covid-19 NTT yang ada di tangan presiden.
Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche DP Sayuna, SH, M.Hum, M.KN, angkat suara menanggapi data Covid-19 di NTT yang disinggung Presiden Jokowi.
Kepada kabarntt.co, Senin (9/8/2021), Inche mengatakan, ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan bahwa manajemen data kita sangat buruk.
“Sebetulnya pemerintah sudah punya situs resmi Covid-19 yang dikelola oleh Satgas Covid. Dan data ini diharapkan dapat diperbaharui secara real time sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan berbagai pihak. Semuanya dibiayai dari APBD, tapi kenyataannya data ini tidak jalan. Bayangkan sampai di tangan seorang presiden saja masih salah,” kritik Inche.
Sekretaris DPD Golkar NTT ini sangat menyayangkan Presiden Jokowi merujuk pada data yang salah ketika mengumumkan kasus Covid-19 di Indonesia. Ketika itu Presiden Jokowi memberi penekanan khusus kepada NTT agar berhati-hati dengan peningkatan kasus Covid-19.
“Presiden merujuk pada data yang salah. Ini sebuah kefatalan yang dibuat oleh Pemda dalam mensuport data riil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Inche, wakil rakyat Dapil Timor Tengah Selatan yang terkenal kritis ini.
Inche mengingatkan dan mengibaratkan data itu seperti alat navigasi. “Data yang valid sangat menentukan arah kebijakan penanganan Covid-19, sehingga apapun kebijakan yang diambil dapat akurat dan tepat sasaran,” tandasnya.
Inche meminta kabupaten/kota perlu digenjot agar ada sinkronisasi data yang disampaikan ke provinsi untuk diteruskan ke pusat sehingga dapat menentukan perkembangan peta zonasi risiko, utamanya pada kasus positif, sembuh dan meninggal.
“Ketersediaan data yang valid dan dapat diandalkan perhitungan zonasi risiko dapat dilakukan secara lebih cepat dengan akurasi waktu yang pendek,” kata Inche.
Webside Covid NTT, kata Inche, juga harus aktif dikelola dan pemda kabupaten/kota harus lebih agresif dan proaktif untuk mengupdate data.
“Sistemnya sudah dibuat, tinggal mengoptimalkan tenaga-tenaga khusus yang bisa mengelola data ini dengan lebih fokus lagi. Terapkan reward and punishment kepada pemda kabupaten /kota dalam manajemen pelaporan data Covid-19 sesuai real time,” katanya.
Terkait tiga catatan dari Presiden Jokowi, Inche meminta perhatian serius pemerintah agar secepatnya dilaksanakan.
“Terlepas dari benar tidaknya data tersebut, tapi menurut saya tiga catatan presiden terkait mobilisasi yang harus dibatasi dengan ketat, optimalkan tindakan testing dan tracing serta penyediaan sarana isolasi mandiri secara terpusat harus segera dilaksanakan di NTT, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota,” pintanya.
Selain itu peran kolaborasi antarunsur pemda, TNI Polri, masyarakat, tokoh agama sangat dibutuhkan saat ini. “Termasuk memaksimalkan peran posko-posko yang berbasis komunitas,” tegasnya. (den)
