LABUAN BAJO KABARNTT.CO—Partai Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mencari solusi lain terkait rencana pemberhentian 2.000 tenaga kontrak dearah (TKD).
Ketua DPD Golkar Mabar, Rofinus Rahmat, kepada kabarntt.co, Sabtu (17/7/2021), mengatakan, semua pihak memahami situasi pandemi Covid-19 yang memukul semua sendi dan aspek kehidupan.
“Pandemi Covid-19 memang tidak bisa disangkal telah memberi dampak di semua lini. Selain dampak kehilangan nyawa akibat langsung dari pandemi virus ini, juga dampak kepada sektor kemampuan pemda untuk mengelola keuangan daerah, membiayai segala pengeluaran rutin daerah termasuk pembiayaan honor rutin TKD,” kata Rofinus.
Kondisi ini, kata Rofinus, membuat pilihan menjadi sangat dilematis bagi Pemkab Mabar, jika benar terjadi pemberhentian TKD di Setda Mabar.
“Untuk wacana yang sedang beredar ini, saya melihatnya sebagai pilihan keputusan yang sangat sulit bagi Pemda Mabar. Dan tentunya melalui pertimbangan dan kajian panjang, termasuk pertimbangan kemanusiaan dan dampak dari pilihan keputusan ini,” kata Rofinus.
Rofinus berharap agar semua warga Mabar harus sama-sama sadar bahwa Manggarai Barat saat ini dalam kondisi sulit soal keuangan akibat biaya penanganan covid yang kian hari kian meningkat.
Masing-masing elemen masyarakat bisa menawarkan solusi yang konstruktif saat ini, untuk bisa keluar dari kondisi sulit ini. “Abaikan dulu perdebatan-perdebatan yang tidak perlu terkait tarik ulur kepentingan,” pintanya.
Partai Golkar Mabar, kata Rofinus, berharap agar ada solusi lain dari Pemerintah Kabupaten Mabar terkait rencana merumahkan TKD ini. “Karena mereka juga sudah banyak berbuat untuk kemajuan Mabar tercinta ini. Setidaknya pertimbangan sisi kemanusian juga mesti dipikirkan,” tandas Rofinus.
Rofinus mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan anggota Fraksi Golkar DPRD Mabar, Belasius Jeramun, untuk melalui Fraksi Golkar di lembaga DPRD agar dalam waktu dekat meminta pemerintah duduk bersama dengan DPRD membahas soal ini.
Juga membahas solusi-solusi yang ditawarkan langsung oleh masyarakat, melalui tanggapan, respon mereka di media sosial saat ini. Antara lain pemotongan upah atau honor bulanan dari TKD.
“Kalau masih memungkinkan proyek-proyek fisik yang belum tender atau belum dibuatkan kontraknya dibatalkan, direfokusing saja. Anggaran itu untuk pembiayaan rutin atau urgen di lingkup Pemda Mabar,” kata Rofinus.
Solusi lain, kata Rofinus, para pengusaha atau kontraktor-kontraktor yang sudah mengerjakan proyek di lingkup Pemda Mabar wajib menyumbangkan atau menyisihkan 5 persen keuntungannya ke Pemda Mabar.
“Pihak-pihak lain juga begitu, siap berbakti untuk Mabar tercinta ini. ASN, anggota DPRD dan siapa saja secara kolektif siap bergandengan tangan membantu menyelamatkan situasi ini,” kata Rofinus.
Rofinus menambahkan, kondisi keuangan daerah yang defisit saat ini membutuhkan keikhlasan dan kerelaan semua pihak untuk mengatasi defisit ini.
“Kita tidak bisa menyerahkan kondisi krisis ini menjadi beban pemerintah semata. Di sini kita dituntut sebagai warga Mabar harus bisa menyumbangkan sesuatu yang berharga di saat tanah Mabar membutuhkannya saat ini,” tandas Rofinus. (den)
