SOE KABARNTT.CO—Kericuhan warga Besipae, Timor Tengah Selatan berbuntut panjang. Beka Ulung Hapsara, anggota Komnas HAM, terjun ke Besipae menggali informasi dan mengumpulkan data dan fakta lapangan.
Di Besipae Hapsara melakukan dialog dengan warga Pubabu yang bertahan di hutan Pubabu, juga dengan warga sekitar Besipae, para usif, Camat Amanuban Selatan, Jhon Asbanu, dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Sony Libing, Sabtu (29/8/2020).
Dalam kunjungan tersebut, Komnas HAM melakukan pengumpulan bukti dan data di lapangan guna selanjutnya membuat rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak yang berkonflik guna menjadi solusi bersama.
Ditemui usai dialog Beka mengatakan, dialog yang digelar merupakan salah satu tahapan dalam pengumpulan data.
Sudah sepekan atau terhitung sejak hari Senin lalu, jelas Beka, Komnas HAM telah mengumpulkan bukti dan data terkait konflik lahan Besipae. Bukti dan data yang dikumpulkan meliputi bukti sejarah tanah, legalitas tanah, pihak yang mendiami lahan Besipae dan data pihak-pihak yang terkait dengan tanah Besipae.
Pihaknya juga, kata Beka, melakukan konfirmasi langsung ke pihak-pihak yang disebut terkait dengan tanah Besipae.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Dr. Sony Libing, menegaskan, Pemprov NTT memberikan apresiasi kepada Komnas HAM atas kehadirannya di Besipae guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Kehadiran Komnas HAM di Besipae disebut Sony sebagai langkah yang penting guna mengungkap kebenaran kesesuaian antara laporan warga dan fakta sebenarnya di lapangan. Pemprov NTT sendiri, tidak alergi dengan kehadiran Komnas HAM, bahkan Pemprov NTT ikut mendampingi dan membangun dialog dengan Komnas HAM.
“Kita senang hari ini Komnas HAM bisa turun langsung ke Besipae untuk melihat fakta sebenarnya di Besipae. Kami dari Pemprov NTT ikut mendampingi Komnas HAM dan melakukan dialog dengan Komnas HAM,” ungkap Sony. (ler)
