KUPANG KABARNTT.CO—Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran 2021 hingga awal Desember 2021 masih sangat rendah. Kondisi ini memicu kekhawatiran dan pesimisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT.
Kekhawatiran tersebut beralasan karena tahun anggaran 2021 hampir berakhir dan anggaran tahun 2022 telah dibahas. Jika persentase penyerapan tidak digenjot, maka akan ada penilaian dari pemerintah pusat yang berpeluang terjadi perubahan alokasi anggaran, sementara APBD 2022 telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, lewat pesan whatshapnya, Kamis (2/12/2021), mengatakan jika merujuk pada catatan pemerintah yang disampaikan ke DPRD NTT, maka ada persoalan menyangkut realisasi penerimaan dan realisasi belanja tahun anggaran 2021. Realisasi penerimaan baru 48,70 persen, masih di bawah 50 persen dari target Rp 1,6 triliun.
Selain itu realisasi belanja sampai dengan akhir Oktober 2021 baru mencapai Rp 57,56 miliar dari target Rp 58, 6 milar lebih.
“Secara khusus kalau diamati ada dua komponen belanja yang menonjol, yaitu belanja operasi khusus belanja pegawai dan belanja modal,” kata Inche.
Untuk belanja operasi , khuhsusnya belanja pegawai yang ditargetkan Rp 1,1 triliun lebih baru direalisir 66,67 persen. Hal ini menjadi tanda tanya karena belanja pegawai itu hitungannya pasti, sehingga aneh jika terjadi realisasi tidak mencapai target.
“Bagi kami pembayaran terhadap kesejahteraan pegawai yang tertunda itu harus segera diselesaikan karena pembayaran gaji, tunjangan dan lain-lain untuk kesejahteraan ASN itu hal prioritas yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dibanding dengan belanja lain-lain, karena itu (belanja pegawai—Red) hitungannya sudah pasti, kecuali terjadi force majeure,” tegas Sekretaris Golkar NTT itu.
Selain itu, kata Inche, realisasi belaja modal juga harus menjadi perhatian serius karena dari target Rp 1,8 triliun lebih, baru terealisir 18 ,05 persen.
“Memang ada sistem pendanaan secara multi years akta penyelesaian pekerjaan jalan provinsi yang dibiayai dari dana pinjaman reguler TA 2020 yang seharusnya rampung tahun anggaran 2021,” kata Inche.
Penyerapan anggaran yang tidak mencapai target ini ini, kata Inche, sangat disesalkan.
“Karena kami DPRD telah berusaha untuk tepat waktu menetapkan APBD sehingga pemerintah punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan realisasi anggarannya,” imbuhnya.
Kekhawatiran susulan, kata Inche, penyerapan anggaran yang rendah ini akan menjadi salah satu penilaian pemerintah pusat dan berkonsekuensi pada menurunnya dana transfer pada tahun anggaran berikutnya.
“Karena itu catatan yang perlu diperhatikan untuk waktu yang tersisa adalah segera optimalkan belanja yang sifatnya wajib dan pasti. Kesejahteraan ASN itu hanya bisa diabaikan jika terjadi force majeure. Selain itu untuk belanja yang sifatnya multi years agar bisa dilakukan secara konsekuen sesuai target yang disepakati. Jika tidak selesai maka kepada pimpinan OPD yang bersangkutan wajib diberi punishment terhadap kinerjanya yang buruk,” urai Inche. (np)
