KUPANG KABARNTT.CO—Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terdampak bencana alam diharapkan mengerahkan segala dana dan daya untuk menghadapi bencana alam di NTT saat ini.
Harapan ini disuarakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Kalembu Rehi. Hugo menyatakan hal itu mencermati bencana alam yang melanda sejumlah kabupaten di NTT sekarang ini.
“Mencermati laporan dari pelbagai daerah serta menyimak video-video perihal bencana di pelbagai kabupaten di NTT dan Kota Kupang yang viral dalam satu dua hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa NTT kali ini mengalami bencana yang hebat, bahkan mengerikan akibat hujan lebat, banjir bandang, gelombang laut dan angin ribut yang melanda dalam tiga hari terakhir ini,” kata Hugo kepada kabarntt.co, Minggu (4/4/2021) malam.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bencana alam menerjang sejumlah kabupaten di NTT. Di Flores Timur tiga kecamatan di Adonara paling parah dengan puluhan korban jiwa melayang.
Di Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng, tanah longsor Minggu dini hari menimbun puluhan rumah. Sebanyak 30-an korban ditemukan tewas, sementara puluhan lain masih dalam pencarian.
Di Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, banjir bandang juga menyapu puluhan rumah. Empat warga dilaporkan meninggal dunia.
Di Kabupaten Lembata, sejumlah desa di Ile Ape dilanda banjir. Belasan warga ditemukan tak bernyawa lagi. Puluhan warga belum diketahui nasibnya.
Di Kabupaten Malaka banjir bandang juga menggenangi rumah-rumah warga di Betun. Jembatan Benenain dilaporkan sudah miring diterjang ganasnya banjir.
Di Kota Kupang, banjir melumpuhkan jalan-jalan di Kota Kupang. Banyak kendaraan terjebak di genangan air.
“Inilah kali pertama NTT mengalami bencana alam yang begitu dahsyatnya,” kata Hugo.
Hugo mengatakan, menghadapi bencana alam ini serta dampaknya, maka dibutuhkan langkah yang cepat, tepat dan terkoodinasi mulai dari pusat sampai ke daerah. Segala dana dan daya sudah saatnya dikerahkan. BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota segera melakukan gerakan koordinasi dengan TNI dan Polri serta SKPD dan stàkeholder lainnya untuk mengambil langkah penanganan sesuai dengan protap penanganan kebencanaan,” kata Hugo.
Gubernur dan para bupati dan Walikota Kupang, kata Hugo, perlu turun langsung di lapangan dengan memanfaatkan dana tidak terduga.
Hugo juga meminta jajaran DPRD Provinsi dan kabupaten/kota memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepala daerah, baik dengan cara mem-back up kebijakan yang diambil maupun dengan mempercepat proses pemberian persetujuan menggunakan anggaran mendahului perubahan manakala diajukan kepala daerah.
“Tentu semuanya itu dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku,” tandas Hugo. (den)
