Ketua Komisi C DPRD SBD Pandu Rakor dengan BPJS

  • Whatsapp

TAMBOLAKA KABARNTT.CO—Heribertus Pemudadi, Ketua Komisi C  DPRD Sumba Barat Daya (SBD) yang antara lain membidangi kesehatan, bersama Plt. Sekda SBD, Bernardus Bulu, S.H, memandu rapat koordinasi (Rakor) dengan BPJS Kesehatan dan dinas terkait  membahas pelayanan dan kepesertaan BPJS untuk masyarakat.

Rakor yang digelar, Jumat (5/3/2021) pekan lalu itu dihadiri utusan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan SBD,  Dinas Sosial SBD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) SBD, Badan Penanaman Modal SBD dan beberapa instansi lain.

Bacaan Lainnya

Kepada kabarntt.co, Selasa (9/3/2021), Heribertus mengatakan, rapat itu sebetulnya ingin mencari kesepakatan bersama bagaiman membantu masyarakat agar pelayanan kesehatan bisa mereka dapat dengan mudah.

“Kita rapat untuk sama-sama bahas pelayanan dan kepesertaan BPJS. Dengan begitu masyarakat bisa terbantu oleh layanan kesehatan,” kata Heribertus.

Rapat itu, kata Heribertus, akhirnya mengambil beberapa kesepakatan. Di antaranya, pertama, mendorong Dinas Sosial untuk terus  meningkatkan data non DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) menjadi data DTKS agar pemerintah pusat semakin banyak mengakomodir masyarakat miskin dalam pelayanan kartu BPJS KIS dan akan menguntungkan daerah dari sisi anggaran.

Kedua, kata Heribertus, mendorong Badan Penanaman Modal untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan  semua badan usaha yang ada agar mendaftarkan badan usahanya bersama para pekerjanya ke dalam program JKN KIS melalui segmen badan usaha.

“Dengan  demikian para pekerja akan ditanggung separuh biayanya oleh badan usaha, selebihnya ditanggung pekerja dan sekaligus agar para pekerja jangan mendaftar sebagai orang miskin dan membebankan uang daerah,” kata Heribertus.

Ketiga, mendorong Dinkes agar  kepesertaan BPJS Jamkesda diarahkan ke BPJS PBI (penerima bantuan iuran). Dengan demikian uang daerah pun dapat diirit, namun perlu pendataan dari Dinkes bekerja sama dengan Dinsos.

Keempat, sebut Heribertus,  karena masih banyak juga penduduk memiliki BPJS dan kebiasaan masyarakat pada saat sakit baru mengurusnya, maka diminta kepada Dispenduk untuk  menempatkan tenaga di RS Karitas Waitabula untuk melayani administrasi kependudukan sebagai syarat penerbitan kartu BPJS oleh BPJS. (den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *