Jokowi 3 Periode, Rudi Rohi Bilang Sangat Tidak Relevan

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Kehadiran Komite Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 masih ramai diperbincangkan. Beragam reaksi dan pendapat muncul dari mana-mana, juga dari kalangan akademisi.

Akademisi Undana, Rud Rohi, juga melontarkan pendapatnya terkait kehadiran Komite Referendum yang mau mencari tahu seberapa banyak dukungan masyarakat NTT terkait harapan agar Presiden Jokowi boleh tiga periode memimpin negeri ini.

Bacaan Lainnya

Dihubungi kabarntt.co, Jumat (25/6/2021), Rudi Rohi mengatakan, kita perlu melihat aspek historis, sosiologis dan  yuridis secara komprehensif terkait keberadaan Komite Referendum ini.

Aspek historis,  sosiologis dan  yuridis ini, kata staf pengajar FISIP Undana itu, perlu dilihat secara komprehensif sebagai syarat dasar dalam perubahan aturan main berdemokrasi dan bernegara.

“Aspek-aspek ini harus diletakkan secara tidak terpisah,” kata Rudi.

Aspek historis, kata Rudi, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia lahir sebagai upaya untuk  membatasi periode kekuasaan.

“Pengalaman bernegara kita memperlihatkan bahwasannya periode kekuasaan yang panjang telah melahirkan rezim otokrasi yang menindas, yang bukan hanya datang dari sang presiden tetapi terutama kroni-kroninya,”  papar  Rudi.

Kalau alasannya adalah demi keberlanjutan dan pemerataan pembangunan sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang, Rudi mengajak kita berkaca pada negara-negara maju yang sekaligus merupakan kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat.

“Periode kekuasaan presiden di Amerika Serikat dibatasi dua periode  dengan masa jabatan bahkan hanya empat tahun untuk tiap periodenya,” kata Rudi.

Aspek sosiologis,  kata Rudi, menunjukkan situasi berdemokrasi dan  bernegara kita justru sedang menuju konsolidasi demokrasi. Sebagian besar rakyat, malahan elit, sedang dan telah menikmati berkah dari demokrasi.

“Apabila kemudian ada dorongan untuk melakukan referendum, maka sebaiknya dorongan itu benar-benar datang dari kekuatan rakyat dan bukan dari sekelompok elit politik yang sarat dengan kepentingan dan mengatasnamakan rakyat,” jelas Rudi.

Menurut Rudi, semua kita perlu menyadari bahwa berdemokrasi bukan sekadar bebas berpolitik. “Ada batasan berpolitik di bawah payung aturan main yang menjamin keberlanjutan dan pendalaman demokrasi yang harus dijaga. Atas nama apapun demokrasi hari ini tidak bisa dipertaruhkan,” tegas Rudi mengingatkan.

Sementara aspek yuridis, kata Rudi, memperlihatkan bahwa referendum yang diatur dengan UU 5/1985 telah dicabut dengan UU 6/1999.

“Karena itu untuk melakukan referendum diperlukan adanya dasar hukum yang pasti dan jelas. Karena itu tuntutan referendum perlu diperiksa kembali dasar hukumnya agar tidak menjadi bola liar politik. Apalagi sampai menjadi gangguan bagi eksistensi kesepakatan dan konstitusi bernegara,” kata Rudi.

Berdasarkan tiga aspek ini, kata Rudi, tuntutan referendum untuk perubahan konstitusi bagi masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode sangat tidak relevan dengan kebutuhan berdemokrasi dan bernegara.

“Alangkah eloknya berpolitik dan berdemokrasi dengan tidak merusak sistem dan aturan main yang sudah baik. Jika sistem dan  aturan main berdemokrasi dan bernegara tidak dijaga stabilitasnya, maka kita akan terus bertransisi dan tak pernah bisa mengonsolidasi dan memroses pendalaman demokrasi yang menjadi jembatas emas menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya. (den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *