KUPANG KABARNTT.CO—Bencana badai seroja sudah mendekati 5 bulan berlalu. Banyak bantuan mengalir masuk ke NTT. Sayang, dana bantuan Rp 10,6 miliar masih parkir di rekenening pemerintah.
Pemerintah Provinsi belum menyalurkan bantuan dari keringangan tangan warga di banyak daerah di Indonesia.
Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu, Senin (23/8/2021), mengatakan bantuan siklon seroja yang berasal dari masyarakat seharusnya merupakan bantuan emergensi. Oleh karena itu secepatnya disalurkan.
“Kalau sudah ada data, kategori kerusakan, siapa orangnya dan jika dananya sudah ada, seharusnya segera disalurkan. Bukan disalurkan dalam keadaan normal lagi, sehingga tidak mengurangi nilai emergensinya,” kritik Hugo.
“Jadi andaikata data dari kabupaten/kota itu pun belum lengkap, yang lengkap disalurkan dulu, tidak ada masalah karena ini bantuan emergensi. Jadi tidak ada regulasi yang perlu ditakutkan,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT ini.
Menurutnya, jika bantuan itu terlambat disalurkan ke masyarakat, maka tidak ada manfaatnya lagi. “Ini kan pendataan dulu. Nah, berdasarkan data itu diketahuilah obyek yang hancur berapa dan siapa orangnya yang menerima, sudah dinilai kerugiannya dan diberikan bantuan itu,” kata Hugo.
Hugo mengingatkan pemerintah, mestinya bantuan darurat seperti ini segera disalurkan menyusul bencana. “Mestinya harus sesegera mungkin, kalau dana itu sudah ada disalurkan kepada yang bersangkutan sehingga ada manfaatnya, sehingga nanti urgensinya tidak menjadi kurang. Orang yang lagi menderita harus dibantu,” imbuhnya.
Kalau dana bantuan itu masih parkir di rekening pemerintah, Hugo menyebut kondisi itu sebagai kelambanan. “Ini kelambanan birokrasi yang tidak boleh terjadi. Ini bukan hal yang biasa, ini urus bencana yang genting yang darurat makan harus disalurkan lebih cepat. Seharusnya bantuan emergensi ini tidak ada argumentasi bahwa ada aturan apa lagi, cukup sesuaikan dan pertanggungjawabannya saja selesai,” katanya. (np)
