Pendemo Minta Polres Manggarai Tersangkakan Deno Kamelus

  • Whatsapp

RUTENG KABARNTT.CO–Aliansi dua elemen di Manggarai, masing-masing LPPDM (Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat) dan ILMU (Insan Lantang Muda), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Polres Manggarai, Jumat (30/10/2020) siang di Ruteng.

Unjuk rasa tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang  diterbitkan Kepolisian Resort Manggarai terkait kasus Embung Wae Kebong di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.

Bacaan Lainnya

“Kami minta Polres Manggarai segera mencabut SP3 kasus Wae Kebong, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, terkait alasan-alasan penghentian penyidikan,” teriak Gregorius Antonius Bocok, Ketua LPPDM dalam orasinya.

Bocok meminta agar Polres Manggarai segera memanggil dan meminta keterangan dari mantan Kapolres Manggarai, Marselis Sarimin Kerong, dan mantan Kasat Reskrim Polres Manggarai, Aldo Febrianto, terkait penerbitan SP3 kasus pembalakan hutan lindung RTK 18 Kecamatan  Cibal.

Selain itu Bocok juga meminta Polres Manggarai segera memeriksa Deno Kamelus, selaku pemohon izin penggunaan kawasan hutan, karena dalam pelaksanaannya mendahului izin penggunaan kawasan hutan.

“Saya minta Kapolres Manggarai seret dan adili Deno Kamelus sebagai penjahat lingkungan hidup,” tegasnya.

Selain orasi, aliansi dua elemen tersebut juga membagikan penyataan sikat tertulis kepada media, tentang kasus Embung Wae Kebong.

Adapun penyataan sikap tertulis tersebut  memuat beberapa hal.  Di antaranya menuntut Kepolisian Resort Manggarai agar masyarakat diberi informasi yang jelas berkaitan dengan SP3 tersebut.

Juga mereka membeberkan alasan melakukan unjuk rasa, karena mereka menilai ada kejanggalan dalam penerbitan SP3 tersebut oleh Polres Manggarai.

“Kami meminta Polres Manggarai membuka kembali kasus Embung Wae Kebong., dan membuka akses informasi kepada masyarakat juga pihak yang ingin melakukan praperadilan terhadap SP3 kasus tersebut,” pinta Bocok.

Selain itu, jelasnya, Polres Manggarai juga diminta menetapkan Deno Kemelus, selaku mantan Bupati Manggarai sebagai tersangka. Sebab mantan Bupati Manggarai bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dalam kawasan hutan lindung RTK 18 di Kecamatan Cibal tersebut.

Sementara itu saat dikonfirmasi media, salah satu orator unjuk rasa, Marsel Ahang, menuturkan  masyarakat Manggarai belum mendapatkan informasi yang jelas terkait SP3 kasus Embung Wae Kebong.

“Polres Manggarai harus bongkar kasus ini. Tetapkan Bupati Deno sebagai tersangka, karena Deno Kamelus otak di balik kasus Embung Wae Kebong,” tegasnya.

Demo tersebut dipimpin Ketua LPPDM, Gregorius Bocok. Marsel Ahang sebagai orator dan Dony Parera dan Viky Jehambut. Adapun massa yang hadir sekitar puluhan orang.

Hal itu, kata Ahang, berkaitan dengan protokol kesehatan Covid-19. (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *