Kunker di TTU, Ketua Bawaslu RI Minta Patuhi Protokol Kesehatan

  • Whatsapp

KEFAMENANU KABARNTT.CO–Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia,  Abhan, SH, MH, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Jumat (2/10/2020).

Tiba di Kefamenanu, Abhan  bersama rombongan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera, serta para komisioner dan staf  Bawaslu TTU dan Belu di lobi hotel Victory 2 Kefamenanu.

Bacaan Lainnya

Sebelum memasuki ruang pertemuan, Abhan  bersama rombongan disambut secara adat Timor oleh para tokoh adat.

Abhan kepada kabarntt.co  usai melakukan pertemuan dengan para komisioner serta staf Bawaslu dari TTU, Belu dan Malaka di Hotel Victory 2 Kefamenanu, mengatakan, kunjungannya tersebut dalam rangka monitoring kesiapan pengawas pemilu di sejumlah daerah di NTT yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2020, termasuk di antaranya Kabupaten TTU, Belu dan Malaka.

“Agenda kami adalah melihat situasi kesiapan kawan-kawan dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye dan juga memberi suport moral kepada kawan-kawan untuk tetap bekerja secara maksimal dan profesional dalam melakukan tugas pengawasan di tahapan pilkada ini, terutama saat ini sudah memasuki tahapan kampanye,” jelas Abhan.

Abhan menyampaikan juga bahwa  akibat pandemi Covid-19, banyak aturan yang harus diikuti dan ditaati dalam setiap tahapan pilkada, terutama dalam hal penerapan aturan protokol kesehatan dalam melakukan tahapan kampanye.

“Kampanye tahapan pilkada di tengah kondisi pandemi ini banyak aturannya yang harus ditaati. Misalnya batasan kerumunan orang/peserta dan juga harus mematuhi aturan protokol kesehatan lainnya,” harap Abhan.

Abhan juga meminta kepada para pengawas pemilu di TTU, Belu dan Malaka yang akan melakukan tugas pengawasan terhadap setiap tahapan pilkada serentak tahun 2020 untuk bekerja secara maksimal, profesional terutama menjaga integritas sebagai penyelenggara.

“Sebagai penyelenggara mau tidak mau harus adil, obyektif, tidak berpihak dan bekerja secara profesional. Kalau penyelenggaranya bisa baik, masyarakat atau pesertanya taat terhadap hukum, maka pilkada ini akan baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang baik,” tegasnya.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Bawaslu NTT,  Thomas M. Djawa, Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, Ketua Bawaslu  Belu, Andreas Parera, Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek, Ketua Bawaslu TTS, Melky E. Fay, Ketua Bawaslu Kabupaten  Kupang, Martonireo, Ketua Bawaslu Kota Kupang, Julius Nomleni, para komisioner dan staf Bawaslu RI dan NTT serta Panwascam se-Kabupaten TTU.   (siu)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *