Bapilu Golkar NTT Himbau Warga Manggarai Barat Berpatokan pada Real Count KPUD

  • Whatsapp

LABUAN BAJO KABARNTT.CO—Untuk hasil Pilkada Manggarai Barat, masyarakat Manggarai Barat diajak berpatokan pada real count Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), bukan pada hasil perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan lembaga lain di luar KPUD.

Penegasan itu dikatakan Beny Taopan, S.H, MH, anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu)  DPD Golkar NTT kepada kabarntt.co, di Labuan Bajo, Senin (7/12/2020) petang.

Bacaan Lainnya

“Hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  itu yang harus dipercaya ketimbang hitung cepat (quick count) lembaga survei. Lembaga yang melakukan quick count itu bukan penyelenggara pilkada,” tegas Taopan.

Hal itu, kata Taopan, untuk menjaga kestabilan proses demokrasi yang ada. Ia juga berharap, agar lembaga yang melakukan quick count yang sudah terdaftar di KPUD Mabar kali ini, tidak berafiliasi dan hanya membawa kepentingan parpol tertentu.

Ia juga menyarankan, agar lembaga survei yang sudah terdaftar di KPUD Mabar saat ini, tidak menggiring opini  yang jelek di masyarakat nantinya dan menimbulkan konflik di masyarakat.

“Yang sah itu menurut undang-undang adalah pengumuman resmi yang dilakukan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang,” katanya.

Penegasan yang sama juga dikatakan Komisioner KPU Manggarai Barat, Krispianus Bheda.

Bheda menegaskan hasil quick count bukan menjadi patokan atau alat ukur memastikan siapa yang menang pada Pilkada Manggarai Barat.

Menurut Bheda, sample yang diambil oleh lembaga quick count tersebut nantinya  hanya dari 300 TPS bukan 586 TPS secara keseluruhan di Manggarai Barat.

“Pada pilkada kali ini lembaga survei yang terdaftar KPUD Manggarai Barat yaitu Lembaga Quick Count Populis Centre. Berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada kita, setelah kita verifikasi telah memenuhi syarat,” kata pria yang hangat disapa Kris tersebut.

Ia menjelaskan, adapun kriterianya antara lain memiliki sumber dana yang jelas. Berikutnya secara etik tidak berpihak kepada salah satu calon pada Pilkada Mabar kali ini dan tidak menggiring opini publik terkait hasil penghitungannya. Tetapi ini lebih kepada hasil riset mereka untuk dipublikasikan setelah penetapan resmi dari KPU.

“Nah, Populis Center sendiri per 22 November kemarin, kita sudah terbitkan sertifikat terdaftar. Sehingga mereka bisa melakukan  penghitungan cepat. Ada sekitar 300 TPS yang menjadi sampel dari Populis Center tersebut dan menyebar di 12 kecamatan. Terbanyak ada di Kecamatan komodo, Manggarai Barat.

Bheda menegaskan, agar lembaga quick count tidak melakukan penggiringan opini bahwa si A menang atau si B kalah. Tetapi itu hanya memastikan tingkat partisipasi terhadap pemilihan yang terjadi.

“Makanya lembaga survei tidak boleh berafiliasi dengan salah satu calon Pilkada Manggarai Barat. Salah satu syarat pernyataan yang diajukan ke pihak KPUD Mabar bahwasannya jika terjadi pelanggaran, maka secara aturan mainnya itu bisa mencederai lembaga quick count itu sendiri,” tutup Bheda. (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *