Badan Penghubung Provinsi Harus Tingkatkan Fungsi Promosi dan Investasi Daerah

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO— Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A Nae Soi, meminta Badan Penghubung Provinsi untuk terus meningkatkan peran dan fungsi di bidang kelembagaan, promosi dan investasi daerah. Badan Penghubung juga harus menjadi organisasi yang cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan.

Permintaan ini disampaikan Josef Nae Soi  saat membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI) di Hotel Silvia, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat  (28/8/2020).

Bacaan Lainnya

“Waktu berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Tidak bisa tidak, kita harus berubah. Begitu juga harus terus berubah dan berkembang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas,” kata Nae Soi.

Merujuk pada rilis yang didapat kabarntt.co, Nae Soi mengatakan, berbicara tentang organisasi dalam bentuk apapun, maka esensinya adalah proses integrasi sumber daya maupun proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut disebut dengan proses koordinasi.

“Mari berkolaborasi, tidak hanya sekadar koordinasi tapi berkolaborasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nae Soi.

Badan Penghubung, kata Nae Soi, tugasnya untuk memudahkan rentang kendali penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Badan Penghubung Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI), Viktor Manek, mengatakan Badan Penghubung sebagai garda terdepan dan juga perekat dan pemersatu bangsa.

“Tugas kami tidak lagi sebagai fasilitator pusat. Tapi kami akan sebagai garda terdepan mempromosikan daerah masing-masing, menghadirkan investor ke daerah dan membangun kerja sama di daerah masing-masing,” kata Viktor.

Forum ini, jelasnya, dapat menghubungkan titik timur – barat, utara – selatan Indonesia untuk mempersatukan dan merekatkan keragaman yang dimiliki.

“Kami sudah lalukan kajian peran badan penghubung atas nama daerah dengan membangun komunikasi atas kementerian dan lembaga, kedutaan dan investor dan peran ini harus diperbesar dan status juga harus jelas,” tambahnya.

Karo Tatapem Setda  NTT ini mengatakan, pihaknya  melibatkan tim ahli untuk melaksanakan kajian kelembagaan sehingga direkomendasikan dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Struktur Kelembagaan Badan Penghubung.

Rapat koordinasi itu dihadiri Kepala Pusat Fasilitasi Dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Dr. Nelson Simanjuntak, SH, M.Si. Sementara itu, peserta terdiri dari penghubung dari 33 kantor penghubung provinsi di Indonesia. Hadir pula staf ahli gubernur bidang perekonomian dan pembangunan, Ferdi J. Kapitan. (biro humas dan protokol setda ntt/den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *