Pinjaman Rp 100 M Pemda Flotim di Penghujung Kekuasaan: Politik Kerakusan Dan Bukan Kesantunan

  • Whatsapp

Oleh Pater Yohanes Kopong Tuan MSF

Bacaan Lainnya

Anthony Giddens seorang sosiolog modern berkebangsaan Inggris mengungkapkan bahwa kehidupan politik tak ada artinya tanpa idealisme, tetapi idealisme menjadi sebuah kehampaan jika tidak berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan real. Kita perlu mengetahui kebutuhan masyarakat seperti apa yang ingin diciptakan dan sarana-sarana konkret untuk mewujudkannya.

Pernyataan Giddens ini sangat kontradiktif dengan rencana Pemda Flotim yang hendak melakukan pinjaman sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Sebuah idealisme yang besar dan kelihatan “bagus” dari Pemda Flotim, namun menjadi sebuah kehampaan karena rencana peminjaman untuk pembangunan infrastruktur justru digaungkan secara gamblang di penghujung periode pemerintahan Bupati Anton Hadjon bersama Wakilnya Agus Boli.

Berpijak pada pernyataan Giddens di atas, maka jika rencana peminjaman Rp 100 M ini benar-benar terlaksana, menurut hemat saya, Pemda Flotim kehilangan resonansi solidaritas atas aneka persoalan keuangan yang sedang dialami oleh Kabupaten Flores Timur dan tidak mampu membangun optimisme publik bagi masyarakat Flores Timur pada awal kepemimpinan mereka karena tidak mampu melihat kenyataan dan kebutuhan real masyarakat Kabupaten Flores Timur yang paling mendesak dan memiliki semangat kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Politik Tanpa Kesantunan

Kita semua tahu bahwa banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan baik dan tuntas terutama infrastruktur. Demikian juga persoalan berkaitan dengan keuangan daerah yang pada akhirnya berdampak pada honor ataupun jasa para nakes dan honorer sebagaimana yang terus digaungkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti KBRF dan kemahasiswaan seperti PMKRI dan GMNI.

Artinya persoalan itu sejak awal memperlihatkan betapa lemahnya kepemimpinan di dalam mengelolah Kabupaten Flores Timur termasuk menunjukkan kepada kita semua lemahnya manajeman pengelolaan yang dengan sendirinya masyarakat bisa menilai kualitas pemimpin Kabupaten Flores Timur.

Sangat menyedihkan dan memprihatinkan ketika banyak program prioritas yang belum diselesaikan secara baik, benar serta tuntas dan harus menimbulkan masalah baru dengan dalih kesejahteraan masyarakat. Jika atas nama kesejahteraan masyarakat mengapa harus membuat masalah baru di penghujung kepemimpinan?

Apakah dapat dijamin bahwa pinjaman itu akan dilunasi saat kepemimpinan ini berakhir atau justru meninggalkan utang bagi pemimpin berikutnya? Bahwa segala prosedur dan rencana strategis sudah dipikirkan secara matang, namun hanya karena sebuah ambisi politik agar dinilai masyarakat bahwa pemimpinnya berjasa namun tidak melibatkan keputusan hati nurani maka apapun yang direncanakan pada akhirnya tidak mencapai tujuan moral yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Jika ini adalah sebuah strategi politik untuk pesta demokrasi berikutnya, saya kira tidak usah takut jika merasa sudah banyak melakukan hal baik dan benar untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Flores Timur. Namun ketika kepemimpinan hari ini hampir berakhir dan mulai mengusahakan pinjaman itu adalah pertanda bahwa kepemimpinan hari ini tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri.

Menurut Hannah Arendt (Filsuf Sosial Politik kelahiran Jerman), politik adalah seni mengabadikan diri pada sesama manusia yang terus dikenang karena kepedulian terhadap kehidupan bersama dalam kesantunan. Dari pandangan Hannah Arendt ini, Pemerintah Kabupaten Flotim seharusnya memikirkan lebih dalam; “apakah peminjaman uang” atas nama pembangunan infrastrukur adalah sebuah kesantunan berpolitik yang lahir dari nurani terdalam sebagai sebuah bentuk pengabdian atau sebuah keserakahan hanya untuk sebuah pencitraan?

Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi atas apa yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai masyarakat Flores Timur yang meskipun berada di negara orang namun memiliki kepedulian pada kesejahteraan masyarakat Flores Timur, saya mengajak Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memikirkan kembali niat meminjam uang Rp 100 M itu.

Apakah sanggup membayar sebelum kepemimpinan berakhir atau mengakhiri kepemimpinan dengan meletakkan salib utang di pundak pemimpin yang baru? Jika politik dipahami sebagai pelayanan dan pengabdian dalam kesantunan maka seharusnya malu jika sebuah idealisme yang besar namun kemudian tidak mampu membayarnya dan justru menambah beban utang maka itu hanya sebuah kerakusan dan bukan kesantunan.

  • Penulis, rohaniwan asal Keluwain-Kelubagolit-Flores Timur, bekerja di Keuskupan Novaliches-Manila-Filipina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *