Survivalitas Golkar di Tengah Badai

  • Whatsapp

Oleh Umbu TW Pariangu

Bacaan Lainnya

Partai Golkar yang berdiri di akhir 1960-an boleh dikatakan merupakan organisasi politik paling tua yang eksis di segala musim politik Indonesia. Sebagai organisasi kekaryaan yang diinisiasi Soekarno untuk melawan kelakuan pragmatisme partai politik pada saat itu (Feith, 1962; Reeve, 2013), Golkar diharapkan bisa menjadi kekuatan alternatif yang menghimpun berbagai faksi sekaligus menegasi dominasi parpol (terutama PKI) di kabinet dan parlemen pada saat itu untuk mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia yang integral dan demokratis.

Ketika gelombang reformasi berhasil meruntuhkan era Orde Baru, banyak yang memperkirakan Golkar akan ikut runtuh. Dugaan itu nyatanya meleset. Meski “dicerca” kaum reformis pasca reformasi 1998, reputasinya sebagai the ruling party tidak seketika padam. Walaupun direcoki stigma negatif dan kantong-kantong elektoralnya berupaya direbut partai-partai beraliran Islam maupun nasionalis lainnya, Golkar justru tetap berhasil membuktikan diri sebagai partai berpengaruh pada tahun 1999, 2004 dan 2009, hingga sekarang.

Di Pemilu 1999 di era transisi demokrasi, misalnya, Golkar sukses meraih suara 23.741.749 dengan memperoleh 120 kursi DPR. Sesudah itu pada pemilu 2014 dan 2019, Golkar tetap bertengger di tiga besar kekuatan politik nasional bersama PDIP dan Gerindra.

Praktis hampir tidak mungkin melepaskan Golkar dari sentrum kepolitikan nasional. Kemampuan melembagakan diri, infrastruktur dan tingkat keberakaran pada basis masyarakat akar rumput yang luas dan signifikan yang didukung kematangan platform ideologi dan program ditambah relasi partai dan media yang cukup kokoh, membuat Golkar khatam mengarungi pergulatan politik nasional hingga di daerah (Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto, 2008).

Salah satu contoh menarik dapat dilihat dari peran aktif Golkar dalam proses amandemen UUD 1945 ketika berusaha mempertahankan argumen pro reformis seperti pembatasan masa jabatan presiden hanya dua kali dan pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sikap ini membuat Golkar kembali mendapat ruang di hati publik di tengah upaya melepaskan diri dari bayang-bayang stigma otoritarian Orde Baru (Politik Komunikasi Golkar di Tiga Era, Azwar, 2009). Golkar juga mampu memperlihatkan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid yang berefek pada terjalinnya hubungan mesra Golkar dengan media massa yang juga pada saat itu membangun sikap kritis dengan pemerintahan Gus Dur, sehingga pemberitaan tentang Golkar oleh media dinilai sebagai sesuatu yang sangat “menjual” pada saat itu (Tomsa, 2007:83-84).

Mengelola Konflik

Sebagaimana partai lain, Golkar pun tak luput dari konflik internal. Sebut saja konflik antara kubu Akbar Tandjung dengan Edi Sudradjat pada Juli 1998 yang diikuti terbentuknya Faksi Edi Sudradjat.

Tahun 2004 menjelang pilpres terjadi pula konflik antara kubu Akbar Tandjung versus Jusuf Kalla yang ditandai pemberhentian Jusuf Kalla sebagai penasehat Golkar.

Munas Golkar 2014 pun tak luput dari konflik yang ditandai adanya munas tandingan di Ancol Desember 2014 atas terpilihnya Aburizal Bakrie di Munas Bali November 2014, sebelum akhirnya Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

Menuju Munas X Desember 2019, Partai Golkar menghadapi gejolak tak mudah. Kontestasi antara kubu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo diwarnai “panas-dingin”. Untunglah kubuisme tersebut mampu ditekan dengan kebesaran jiwa dan kedewasaan para tokoh sentrumnya sehingga Airlangga akhirnya secara aklamasi dipercaya sebagai nakhoda Partai Golkar 2019-2024.

Sulit untuk dinafikan kemampuan pelembagaan, terutama dalam hal pengalaman mengelola konflik itulah membuat survivalitas Golkar tak tergoyahkan. Salah satu nilai ideologis partai yang urgen adalah sejauh partai ini mampu mendesain mekanisme penyelesaian konflik secara futuris dan melembaga di internal partai (Budiardjo, 2000:175). Dan Golkar menjadi bagian dari ekponensial tesis tersebut. Pernah menuai keemasan di era Orde Baru, produktivitas melahirkan kader-kader pemimpin loyal yang diderivasi pada sejumlah level kepemimpinan determinan di berbagai daerah membuat partai ini tidak mengalami kesulitan untuk membangun legitimasi (budaya dan aktor) di dalam mengelola friksi termasuk menyelesaikan konflik.

Konflik internal di partai “pohon beringin” justru menstimulasi kesadaran para elite dan pengurusnya untuk terus mengonsolidasi basis kesetiaan moral politiknya pada khitah politik yang menjunjung tinggi nasionalisme, pluralisme serta komitmen untuk menjaga ideologi Pancasila sebagai harga mati. Justru di titik ini pula Golkar menunjukkan perannya sebagai kekuatan politik tengah modern yang secara leluasa bisa menjadi alat tawar politik dalam memobilisasi sikap serta dukungan politiknya atas isu-isu strategis yang mendapat atensi besar publik.

Tidak heran jika hasil kajian riset data media monitoring Institut Riset Indonesia (INSIS) selama Oktober-Desember 2019, misalnya, Golkar menjadi parpol yang mampu mengkapitalisasi isu-isu sentral yang muncul. Efektivitas komunikasi politikus Partai Golkar bahkan lebih unggul dari politikus PDIP. Faktor pengalaman dan regenerasi meritokratis yang sudah lama diterapkan oleh partai ini cukup penting dalam mengasah prominensi komunikasi politik para tokoh Golkar di dalam kontestasi gagasan terutama di parlemen dalam konteks meraih dukungan publik.

Satu Atap dengan Pemerintah

Banyak yang mengatakan, “kemapanan” yang dimiliki Golkar tersebut tidak terlepas dari arsitektur pilihan politiknya untuk selalu satu atap dengan partai pemenang pemilu atau gerbong pemerintah. Setiap Golkar melahirkan gerbong kepemimpinan baru, pemimpin tersebut selalu merupakan sosok yang memiliki afiliasi dengan kekuasaan. Golkar misalnya pernah menjadi oposisi ketika ada di tangan Akbar Tandjung. Namun itu langsung berbalik menjadi pendukung pemerintah sesaat setelah Golkar dinakhodai Jusuf Kalla.

Itu sebabnya Golkar dinilai sebagai partai yang memiliki genealogi partai penguasa yang memudahkannya untuk merawat bargaining position-nya, terutama dalam konteks mengakses dukungan mayoritas publik pada pemerintah pemenang pemilu, termasuk posisi strategis dalam pemerintahan. Sikap ini tentu penting untuk memformulasi ideologi partai lewat perjuangan kebijakan publik dari balik kamar kekuasaan (Vo Key, Jr dalam Pamungkas, 2010: 132-134).

Posisi politik tersebut dalam bingkai elektoral diuntungkan pula oleh realitas masyarakat (baik secara nasional maupun lokal) yang sejak satu dekade lebih reformasi berjalan tidak lagi mempersoalkan militer-sipil atau nasionalis-agamis. Golkar misalnya tetap mampu memperoleh dukungan para pemilih “berbasis agama” pada pemilu karena mampu membangun ikatan emosional dengan kelompok tersebut, salah satunya dengan membentuk Dewan Dakwah Indonesia atau Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang kepengurusannya tersebar di berbagai daerah.

Pluralisme politik seperti ini yang memudahkan Golkar beradaptasi dalam pelbagai spektrum “aliran politik”  sekaligus menawarkan agenda kebijakannya pada rakyat di berbagai basis pemilih.

Membaca kematangan Golkar saat ini tentu tak terlepas dari kemampuannya mengarungi badai sejarah. Bagaimanapun Golkar salah satu aset politik besar yang dimiliki bangsa ini untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Karenanya, pekerjaan saat ini dan ke depan adalah bagaimana agar Golkar tetap eksis melanggengkan pengaruhnya di kancah politik nasional?

Pertama, penguatan regenerasi untuk menghasilkan kader-kader yang berintegritas dan loyal terhadap nilai-nilai ideologis Golkar. Menurut Miriam Budiardjo (2008), partai yang modern selalu siap dan berkomitmen untuk mendesain instalasi regenerasi dan kaderisasi parpol yang terikat oleh nilai demokratis. Golkar harus membudayakan sirkulasi kepemimpinan yang koheren dengan suara, keinginan kader serta nilai-nilai keadilan dan populis.

Kedua, dalam jangka panjang hal yang cukup strategis dilakukan oleh Golkar ialah membuktikan diri sebagai partai dengan spirit baru yang berjarak dengan kesan personalitas dan familialitas politik. Personalisasi kekuasaan dalam situasi tertentu memang bagus untuk mengintegrasikan pemikiran faksional dalam partai. Tetapi dalam jangka panjang, model seperti ini membonsai demokrasi karena menjadi bibit yang mengokohkan fenomena politik pragmatisme seperti politik dinasti. Suatu corak politik yang identik dengan pemotongan rantai kaderisasi dan penyempitan akses kekuasaan dengan merujuk pada preferensi individual atau kelompok tertentu semata.

Dalam soal itu, Golkar tentu punya kemampuan yang relatif lebih dari partai-partai lain untuk memproteksi partainya dari pengaruh personalisasi politik karena memiliki keistimewaan dalam produksi dan sirkulasi ketokohan dari masa ke masa. Model seleksi internal dalam wujud konvensi merupakan tradisi yang perlu dibangun terus untuk merawat dan menyehatkan demokrasi di tubuh partai dan semakin mendekatkan Golkar dengan spirit milenial. Di mana membutuhkan komitmen kepemimpinan yang transformatif untuk merintis dan memperlebar jalan-jalan perubahan strategis dan ideologis di dalam partai Golkar agar semakin inklusif dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Menjemput era politik yang makin deliberatif di tengah gejolak ketimpangan sosial-ekonomi dan disrupsi teknologi, Golkar pun harus terus tumbuh dan mengakar di dalam pradigma dan kultur berpolitik yang demokratis dan dewasa, modern, antikorupsi, inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

Kita yakin, jika hal di atas dilakukan, Partai Golkar ibarat “pohon beringin suci” (immortal banyan tree) yang menaungi seluruh harapan dan kepentingan rakyat. Yang mengakar dalam masyarakat akar rumput (grass root) serta sebagai institusi intermediari yang menghubungkan pemerintah dengan publik. Terutama dalam mengedepankan nilai-nilai pluralitas, penopang dan tiang penegak keberagaman dan NKRI. (*)

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *