Partai Golkar, Pancasila, dan Demokratisasi

  • Whatsapp

Oleh: Sarnus Joni Harto

Kehadiran partai politik merupakan sebuah keniscayaan dalam konsolidasi demokrasi.  Menurut Thomas Meyer (2008: 28), kedudukan strategis itu termanifestasi melalui dua peran, yaitu (1) mengagregasikan dan mentransformasikan berbagai kepentingan dan nilai di tengah masyarakat, dan (2) menerjemahkan kepentingan dan nilai itu ke dalam legislasi dan kebijakan publik.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Meyer mengafirmasi kedudukan tidak tergantikan (irreplaceable) dari parpol, sebab parpol adalah sebuah pranata sistem politik yang wajib ada. Dalam ungkapan Akbar Tandjung (2007: 1), “tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa partai politik, kecuali sistem politik yang otoriter atau sistem kekuasaan tradisional”.

Dengan demikian, tanpa partai politik sulit dibayangkan dinamika demokrasi dan tatanan bernegara. Pada saat yang sama, kedudukan legislatif, sebagai bagian integral dari Trias Politica Montesquieu dan John Locke, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa parpol tidak hanya legitim secara fungsional tetapi juga secara substansial. Fungsi atau peran parpol hanya bisa terartikulasi sejauh secara substantif ia memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi atau peran tersebut. Oleh karena itu, sangat beralasan jika sampai saat ini, di negara-negara demokratis, parpol menjadi mediator strategis antara masyarakat dan negara.

Melalui kerangka konseptual-paradigmatis demikian, kita bisa membaca dan memahami keberadaan dan kiprah Partai Golkar dalam percaturan politik tanah air. Sebagai sebuah partai yang sudah malang melintang dalam dunia politik, Golkar adalah salah satu partai yang sangat akrab dengan masyarakat dan menjadi salah satu partai yang berperan secara signifikan bagi pertumbuhan demokrasi dan dinamika politik tanah air. Betapa pun demikian, sebuah tinjauan kritis-analitis tetap diperlukan agar daya transfomatif Golkar tidak tenggelam dalam kontestasi politik yang kian kompleks. Pada level yang lebih riil, upaya ini diperlukan agar eksistensi dan ideologi Partai Golkar tetap relevan dan konstruktif bagi Pancasila dan demokrasi yang selama beberapa tahun terakhir terus dirongong oleh praktik politik oportunis.

Historisitas dan Kiprah Lintas Waktu

Secara historis, Golkar bermula dari Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dibentuk pada 20 Oktober 1964, menjelang berakhirnya pemerintahan Soekarno. Ketika itu, Sekber Golkar dibentuk dengan tujuan untuk mengimbangi hegemoni Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia (Leo Suryadinata, 1992: 13). Dalam perkembangan selanjutnya, Golkar tidak hanya berkontribusi dalam suksesi transisi kepemimpinan politik, tetapi juga turut berperan dalam membentuk serta mendorong pertumbuhan iklim politik tanah air yang semakin kuat.

Fakta yang mengejutkan dari sejarah Golkar adalah prestasi partai ini dalam beradaptasi dengan setiap perubahan politik, sehingga Golkar tidak hanya eksis pada Orde Lama dan Orde Baru, tetapi juga di era Reformasi. Bahkan ketika sejumlah elit politik tanah air mengupayakan berakhirnya masa hidup Golkar, ia justru tetap exist dan terlibat secara aktif di dalam politik era Reformasi.

Kenyataan ini menimbulkan perdebatan publik. Oposisi politik mulai mencari-cari sebab musabab bertahannya Partai Golkar di tengah tensi politik yang kian memanas. Namun, di tengah hempasan turbulensi politik yang dahsyat itu, Golkar tetap bertahan dan bahkan hadir ke tengah publik dengan jiwa yang lebih kreatif, militan, progresif, dan transformatif. Kebangkitan Golkar ini tidak hanya memantik para ahli politik untuk melakukukan kajian dan analisis khusus tentang Golkar, tetapi juga menjadi inspirasi dan mendorong partai lainnya untuk belajar dari Golkar dalam mengolah krisis yang berpotensi membahayakan masa depan partai. Realitas ini dengan sangat apik dibeberkan oleh Akbar Tandjung, salah satu tokoh besar Golkar, dalam buku berjudul The Golkar Way, sebuah buku yang bermula dari tesis doktoral Akbar Tandjung di Universitas Gadjah Mada.

Kebangkitan Golkar tersebut menyata dalam lanskap politik kontemporer tanah air. Dalam sejumlah perhelatan pesta demokrasi selama era Reformasi, Partai Golkar selalu berada di antara 5 besar partai dengan elektabilitas tertinggi. Beberapa lembaga survei membuktikan bahwa sampai pada pemilu 2004, Golkar berada di urutan kedua, setelah PDIP, sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Meskipun dalam Pemilu 2019 peringkat elektabilitas Golkar disalip Gerindra (tempo.co, 11/5/2018), kedudukan dan peran penting Golkar bagi perkembangan politik nasional tetap berjalan secara meyakinkan dan mendapat sambutan baik dari rakyat sendiri. Hal ini terepresentasi melalui prestasi Golkar yang berhasil meraih 85 kursi di senayan, terbanyak kedua setelah PDIP (kompas.com, 13/9/2019). Data ini menunjukkan bahwa rakyat percaya pada kader-kader Golkar, dan pada saat yang sama, percaya bahwa Golkar dapat memediasi dan mengartikulasi aspirasi politik mereka melalui paket legislasi atau kebijakan politik.  Fakta ini juga mengafirmasi peran penting Golkar dalam percaturan politik tanah air. Dengan demikian, kiprah melintasi tiga era ini membuktikan kualitas dan vitalitas Golkar bagi politik Indonesia.

Demokratisasi dan Pancasila

Sebagaimana partai politik lainnya, Golkar juga memiliki kewajiban inheren agar mengupayakan strategi-strategi nyata demi menguatkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, dan mengakselerasi demokratisasi sebagai agenda politik era Reformasi.

Hal ini bukan merupakan sebuah pekerjaan sulit bagi Golkar, sebab secara ontologis-historis, partai ini dibentuk untuk  mempertahankan Pancasila dan memajukan demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia. Fakta historis ini dapat menjadi inspirasi dan titik tolak Golkar dalam menyikapi persoalan-persoalan seputar Pancasila dan demokrasi.

Betapa pun demikian, secara realis-politis, dalam beberapa tahun terakhir, partai-partai politik di Indonesia mengalami kehilangan kepercayaan rakyat. Hal ini diakibatkan oleh budaya oportunis-pragmatis dari partai politik yang seringkali hanya berusaha memantapkan ideologi partikularnya dan mengabaikan peran pentingnya terhadap penguatan Pancasila.

Hal ini semakin keruh ketika para pebisnis elitis mulai merangsek masuk dan menghegemoni parpol melalui kekuatan modal. Selain lalai dalam menguatkan ideologi Pancasila, parpol juga dinilai publik tidak serius dalam mendukung demokratisasi. Hal ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap parpol. Hasil survei Indobarometer pada tahun 2017 mengatakan bahwa sebanyak 62,9% masyarakat merasa tidak akrab dengan partai politik.

Menurunnya tingkat kredibilitas partai politik di mata masyarakat juga diafirmasi oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang melakukan survei pada tahun 2016. Menurut kedua lembaga survei ini, menurunnya tingkat kredibilitas parpol berimplikasi pada menurunnya tingkat kredibilitas DPR (tempo.co, 23/3/2017).

Implikasi logis ini dibuktikan melalui survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan DPR dan Parpol sebagai dua lembaga dengan tingkat kredibilitas terendah (tempo,co. 14/8/2016). Fakta miris lainnya diungkapkan melalui hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi semakin besar, tetapi kepercayaan publik terhadap partai politik justru melorot (cnnindonesia.com, 20/7/2018).

Internal partai Golkar juga mengalami hal yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, Golkar dirundung persoalan kepemimpinan pusat. Perebutan kursi pemimpin partai menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan. Realitas ini berujung pada instabilitas internal partai dan pada saat yang sama menyulitkan partai untuk merealisasi agenda politik demokratis secara maksimal.

Hemat penulis, realitas di atas merupakan sebuah tantangan besar bagi eksistensi partai-partai politik, khususnya Golkar. Tentu, sampai saat ini Golkar telah banyak berjasa dalam menguatkan ideologi Pancasila dan mendorong demokratisasi secara maksimal. Namun, kinerja positif Golkar menjadi kabur ketika publik sudah memiliki perspektif tersendiri dan menggeneralisasi parpor sebagai tidak krediel.

Oleh karena itu, dalam kesempatan istimewa hari ulang tahun (HUT) ke-56 Partai Golkar, penulis memproposalkan beberapa gagasan berikut. Pertama,  soliditas internal partai. Soliditas internal merupakan sebuah prakondisi bagi tercapainya agenda politik Golkar. Soliditas juga bertalian erat dengan karakter Golkar sebagai sebuah partai yang secara historis sarat akan kolektivisme dan kekeluargaan dalam pengambilan keputusan politik. Ini merupakan sebuah kebajikan yang berdaya positif bagi eksistensi partai Golkar.

Kedua, revivalisasi historisitas Golkar. Historisitas yang dimaksud adalah perjuangan, prestasi, dan militansi Golkar dalam menghadapi turbulensi politik pada akhir era Orde Baru dan pada awal era Reformasi. Pada waktu itu, Golkar berhasil melewati serangan publik dan elit politik oposisi. Hal itu tidak terlepas dari cara Golkar menangani krisis dan mengorientasi diri di tengah krisis dan tuntutan publik. Hemat saya, ini merupakan sebuah pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan oleh partai Golkar.

Ketiga, reorientasi paradigma dan karya. Hal ini dibutuhkan agar agenda politik Golkar selalu relevan dengan situasi aktual dalam perkembangan politik tanah air. Untuk itu, Golkar perlu memanfaatkan momen ulang tahun ini sebagai kesempatan untuk merefleksikan identitasnya, paradigma sentral, dan kiprahnya dalam gelanggang politik dan dalam menerjemahkan kehendak rakyat. Tanpa mengorientasi diri di tengah perubahan aktual, Golkar akan tertinggal jauh dari harapan masyarakat.

Hemat saya, ketiga gagasan di atas memampukan Golkar untuk terlibat secara aktif dalam menguatkan Pancasila dan memajukan demokratisasi. Hal ini merupakan prakondisi, sebab akan sulit bagi Golkar untuk terlibat dalam politik emansipatoris jika tidak didahului dengan penguatan basis politik internalnya sendiri. Dengan ketiga strategi di atas, Golkar dapat dengan mudah membaca dan mengantisipasi tanda-tanda riil dari praktik politik yang menelanjangi nilai Pancasila dan demokrasi. Dalam konteks perayaan ulang tahun ke-56 ini, ketiga gagasan tersebut merupakan bahan permenungan yang perlu disadari oleh Golkar agar mereka dapat mengaktualisasi mimpinya secara maksimal. Viva Golkar!  (*)

Mahasiswa STFK Ledalero

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *