Oposisi

  • Whatsapp

Oleh Steph Tupeng Witin

Bacaan Lainnya

Pada 20 Agustus lalu dunia dikejutkan dengan berita Politikus Oposisi Rusia, Alexei Navalny (43) jatuh sakit dalam penerbangan dari Siberia ke Moskow. Dugaan dia diracun melalui minuman di hotel. Ia kemudian diterbangkan ke Jerman untuk mendapat perawatan atas izin pejabat Rusia. Setelah sembuh, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Der Spiegel, Navalny mengatakan, perintah untuk menggunakan Novichok-zat racun untuk membunuh saraf-hanya bisa datang dari tiga Kepala Badan Intelijen Rusia, yang semuanya bekerja di bawah perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Seperti biasa, pihak Kremlin membantah tudingan meracun tokoh oposisi Putin ini.

Alexei Navalny merupakan pengkritik keras pemerintah Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Dia tinggal di Moskow bersama istri dan kedua anaknya. Namanya mulai muncul di pentas politik Rusia pada 2008. Saat itu, dia mulai menulis blog mengenai dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah perusahaan besar negara. Navalny juga dikenal aktif di sosial media. Mayoritas pengikutnya merupakan kalangan muda, yang setia mengolok-olok kelompok mapan dan setia kepada Putin. Dia memiliki cara untuk mendapatkan informasi soal perusahaan dan kinerja keuangan yaitu menjadi pemegang saham minoritas. “Dia menjadi pemegang saham minoritas di sejumlah bank dan perusahaan minyak besar,” tulis Aljazeera pada 27 Maret 2017. Navalny juga menggalang demonstrasi puluhan ribu orang pada 2011-2012 untuk menentang Putin (Tempo.co 20/8/2020).

Kisah tragis Alexei Navalny ini mengingatkan publik Republik ini atas kasus Munir. Hingga saat ini pelaku pembunuhan tidak diketahui. Orang-orang yang menjadi oposisi melawan kekuasaan yang diduga korup dan tiran selalu menjadi sasaran pembunuhan dengan beragam modus. Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi. Kata itu berasal dari bahasa Latin oppōnere, yang berarti menentang, menolak, melawan. Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam dunia politik, oposisi berarti penentang di dewan perwakilan yang mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan berkuasa. Beberapa Parpol menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang.

Di negara-negara demokrasi, oposisi merupakan peran yang niscaya. Kekuasaan membutuhkan kritik dan kontrol untuk mengimbangi kekuasaan agar tidak menjadi otoriter dan tiran. Ada checks and balances. Oposisi di sini lebih berkiblat pada kekuatan partai politik. Meski tidak menutup kemungkinan bahwa opisisi dilakukan oleh individu, organisasi dan media. Kritik dan kontrol kritis terhadap kekuasaan tentu saja berbasis data dan fakta sebagai medium peringatan bagi kekuasaan. Partai oposisi pada hakekatnya adalah partai yang tidak ikut dalam pemerintahan atau partai yang berada di luar pemerintah. Partai yang kalah dalam pemilu dan tidak masuk dalam pemerintahan hendaknya dengan tegas menyebut dirinya sebagai partai oposisi. Posisi ini sesungguhnya sangat mulia dalam ranah negara demokrasi.

Konstelasi politik dan demokrasi di negeri ini menempatkan oposisi pada ranah yang kabur. Penguasa malah berusaha menarik sebanyak mungkin pihak yang mestinya menjadi oposisi ke dalam struktur pemerintahan. Prabowo Subianto yang kalah saat Pilpres, misalnya, menjadi harapan publik agar Partai Gerindra bersama PKS dan Demokrat menjadi oposisi. Tapi justru Capres spesialis kalah ini malah memilih bergabung dalam lingkaran kekuasaan dengan dalih panggilan mengabdi negara. Rupanya Prabowo bingung bahwa menjadi oposisi pun adalah panggilan negara. Sekarang tanggal PKS dan Demokrat yang sesungguhnya berada dalam posisi “seolah-olah oposisi”  tapi (sebenarnya) sedang menunggu momentum baik untuk dipinang Jokowi dalam “politik bagi-bagi jatah menteri.” Prinsip aji mumpung masih sangat kental membingkai kekuasaan. Ketimbang mengambil jalur oposisi tanpa mereguk kenikmatan privilese kuasa, lebih baik bersikap seolah-olah kritis agar segera ditaklukkan oleh nikmat kuasa politik. Maka jalur oposisi di Republik ini tidak lebih dari pekerjaan tambahan sambil berharap agar Presiden meminangnya pada momen pergantian kabinet sebagai titian membungkam kegaduhan kritis. Publik hanya berharap pada LSM, aktivis dan media agar setia memerankan karakter oposisi untuk mengkritik dan mengontrol kekuasaan. Kerja politik-demokrasi ini menuntut komitmen dan keberanian yang menyerupai dewa karena penguasa yang merasa terganggu akan mengerahkan segenap “kekuatan” untuk membungkam suara kritis. Menumpuknya mantan aktivis kritis dan akademisi profetis masa lalu di lingkaran Istana Negara boleh jadi mengafirmasi dugaan pembungkaman ini. Kondisi ini seakan lebih diamini lagi oleh fakta miris di negara demokrasi yang menabukan perbedaan pendapat di ruang publik. Orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan akan distigmatisasi sebagai musuh. Kasus-kasus peretasan akun pribadi para aktivis dan pemblokiran sejumlah media kritis belakangan ini bisa mengonfirmasi hal itu. Tanpa peran kritis oposisi, orang sederhana dan berhati mulia seperti Presiden Joko Widodo bisa saja tampak otoriter, represip dan tiran karena kekuasaan terkait dengan peran kolektif dari berbagai elemen yang berjejal di lingkungan Istana Negara yang mengusung beragam agenda kepentingan. Pada titik ini kita bisa membaca bagaimana tindakan represip aparat keamanan terhadap warga dalam demo penolakan Omnibus Law dan UU KPK No 19 tahun 2019 yang disusul Perpres No 102 tahun 2020 justru melumpuhkan keperkasaan KPK dalam pemberantasan korupsi dan mengukuhkan posisi KPK sebagai lembaga hukum biasa di bawah rumpun kekuasaan eksekutif (Koran Tempo 3/11/2020).

 Oposisi Loyal     

Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid atau yang akrab disapah “Cak Nur” menulis artikel “Oposisi Loyal” di Majalah Tempo pada 26 Desember 1992. Diskursus oposisi loyal telah digagas Maurice Duverger (Budiardjo, 1996:68) yaitu partai politik yang mengambil posisi di luar pemerintah karena kalah dalam Pemilu dan bertindak sebagai pengecam tetapi setia (loyal oposition) pada kebijakan partai yang duduk di pemerintahan. Sikap oposisi loyal sejatinya melahirkan sikap kritis dan korektif yang objektif dalam bingkai negara demokrasi. Peran ini menjadikan pembangunan sebagai cita-cita bersama. Sikap kritis dan korektif yang objektif dapat menghindarkan terjadinya “sandiwara politik” yang mengelabui rakyat.

Menurut Nurcholish Madjid, loyal oposition adalah partai yang mendukung pemerintah namun tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dia berperan sebagai check and balance atau sebagai pengawas dan pengimbang dalam kebijakan pemerintahan. Basis argumentasi, manusia itu bisa saja salah dan khilaf sehingga partai sebagai wadah aspirasi rakyat hendaknya bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Cak Nur mengungkapkan bahwa pembicaraan soal demokrasi serta perlunya partai oposisi saat ini masih dipandang tetap relevan dan strategis diwacanakan untuk kepentingan kehidupan berdemokrasi di negara kita. Diskursus ini mengemuka karena di negara ini belum ada satu partai pun yang berani dengan sengaja dan disiapkan secara konsepsional menjadi partai oposisi dengan segala konsekuensinya. Partai oposisi pada hakekatnya adalah partai yang tidak ikut dalam pemerintahan atau partai yang berada di luar pemerintah. Maka partai yang kalah dalam pemilu dan tidak masuk dalam pemerintahan hendaknya dengan tegas menyebut dirinya sebagai partai oposisi. Eksistensi partai oposisi dibutuhkan di Indonesia untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi. Kehadiran partai oposisi akan mengefektifkan terjadinya kontrol serta check and balance dalam kehidupan bernegara.

Sistem politik disebut demokratis jika terdapat wujud dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and balance) sebab, sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua partisipan (publik) dan tak dibenarkan untuk diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, betapapun bijaksananya orang itu. Sistem masyarakat dapat dikatakan sebagai demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apapun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan.

Maka tidak dibenarkan dalam alam demokrasi jika tidak terdapat partai politik oposisi. Partai oposisi yang dimaksudkan oleh Cak Nur adalah partai yang menjalankan ide check and balance sehingga tidak berarti terus-menerus to oppose, tetapi juga to support. Di Amerika misalnya, ada partai pemerintah dan partai oposisi. Jika yang tengah berkuasa adalah Partai Demokrat, yang menjadi oposisinya adalah Partai Republik. Tapi fakta menarik adalah bahwa dalam beberapa hal sering terjadi koalisi-koalisi. Maka tidak aneh jika terjadi sebagian orang Republik berpihak kepada suatu masalah yang diperjuangkan Demokrat (Muhamad Wahyuni Nafis, Kompas 28 Agustus 2018).

Alternatif

Oposisi berperan mengawasi dan mengimbangi kekuasaan sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani. Negara demokrasi memerlukan oposisi secara formal dalam perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal melalui partai politik. Keberadaan oposisi ini sangat positif dan mulia yang menjadi titian untuk mengendalikan kekuasaan secara damai. Karakter yang dominan dalam ranah oposisi adalah rasionalitas karena berbasis data dan fakta yang valid di ruang publik. Konsekuensinya, pihak oposisi mesti bekerja keras dalam jejaring dengan LSM dan media kritis untuk mendapatkan data dan fakta tersebut. Prinsipnya, tercapai cita-cita bersama dan prinsip-prinsip bonum commune (kesejahteraan bersama) dalam setiap proses politik dan pembangunan. Rakyat harus menjadi kiblat utama.

Oposisi itu diperlukan sebagai pisau untuk mengasah dan menajamkan ranah pemikiran. Demokrasi menganut anggapan dasar bahwa tukar pikiran, diskusi dan saling berbicara di antara orang-orang yang terbebaskan dari kepentingan purba-infantil dan berpengetahuan cukup serta tunduk kepada etika musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai keputusan bersama dalam bidang apa pun. Diskursus dalam musyawarah yang terbuka menegaskan komitmen bersama, entah dari pemerintah maupun oposisi untuk berpartisipasi dalam kehidupan rakyat.

Orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, kalau tidak terbiasa berpikir alternatif. Untuk itu,salah satu yang diperlukan adalah lembaga oposisi yang bisa mewujud dalam partai politik, LSM, aktivis dan media. Secara alamiah akan tumbuh tren di ruang publik bahwa selalu ada kelompok yang tidak setuju kepada kekuasaan yang mapan, apalagi  kekuasaan antikritik yang menutup celah bahkan membungkam suara alternatif. Demokrasi menghendaki sebanyak mungkin suara dan diskursus alternatif. Tapi suara alternatif itu tidak mungkin akan tumbuh tanpa kebebasan secukupnya dan tanpa keberanian masyarakat untuk menciptakan pusat-pusat pemikiran yang lain di luar kekuasaan mapan.

Simpulnya, dalam demokrasi diperlukan adanya suasana yang memungkinkan tumbuhnya gagasan kontra elite. Hanya melalui diskursus yang kontra dalam suasana demokrasi yang terbuka dan matang, lahir pikiran baru yang dapat menjadi solusi alternatif dalam ranah kebijakan publik. Tidak ada kebenaran mutlak dalam demokrasi. Maka kita berharap agar elite politik dan birokrasi lebih dewasa dan matang dalam merespons setiap pemikiran kontra dengan kebijakan pembangunan. Diskursus ini mengemuka di tengah otonomi daerah yang menghadirkan segelintir bupati berwajah tiran. Sementara suara kritis dari lembaga DPR(D) yang diharapkan publik tidak terdengar. Justru fakta miris mengemuka: pihak yang mesti jadi oposisi malah haus kuasa sehingga melarutkan diri dalam pesta politik bagi-bagi jabatan. Pesta pora politik inilah yang menjadi basis permusuhan terhadap kelompok oposisi yang setia bersuara kritis. Fakta ini diperparah dengan publik yang tidak cerdas soal demokrasi yang gampang dikendalikan oleh kekuasan tiran. Ketika suara kritis dimusuhi, itu pertanda ada yang tidak benar dalam kekuasan. Jika kekuasaan berjalan dengan baik dan benar, suara kritis adalah asupan gizi yang segar bagi pertumbuhan kebaikan dan kebenaran politik dalam rahim demokrasi. *

Jurnalis, Alumnus Magister Jurnalistik Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *