Kendala Kampanye Daring di Daerah Blank

  • Whatsapp

 

 

Bacaan Lainnya

Oleh Frans Sarong

 

Secara nasional, 270 daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada, Rabu  (9/12/2020). Rinciannya, sembilan daerah menggelar pemilihan gubernur, 37 daerah pemilihan wali kota dan 224 daerah lainnya pemilihan bupati. Hampir 107 juta pemilih tetap akan memastikan hak politik  mendukung jagonya, melalui 304.927 tempat pemungutan suara (TPS).

Menyiasati penularan pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan ketentuan baru yang antara lain melarang model kampanye berbasiskan gemuruh massa. Contohnya seperti  rapat umum, kampanye akbar, pentas seni, konser musik, bazar, jalan santai, perlombaan, termasuk kemeriahan massa menumpang HUT partai. Rincian larangan itu secara jelas diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid – 19, yang secara resmi sudah diundangkan, Rabu lalu (Kompas, 25/9/2020).

Larangan model kampanye berbasis gemuruh massa itu menuntut langkah kreatif para pasangan calon (paslon) agar substansi pesan materi kampanye sampai dan dipahami warga pemilih. Salah satu pilihannya adalah agar semaksimal mungkin memanfaatkan media sosial (medsos) atau media dalam jaringan (daring).

Pilihan model kampanye seperti itu tentu saja ideal dengan asumsi akses jaringan internet atau sinyal saluran telepon selulernya memadai hingga pelosok desa pilkada. Namun kondisi di daerah – termasuk daerah pilkada – belum semuanya memadai sebagaimana diasumsikan.

Di NTT

Dari 224 daerah pilkada pemilihan bupati secara nasional, termasuk sembilan di antaranya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ke-9 kabupaten dimaksud adalah Manggarai Barat, Manggarai,  Ngada, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat. Khusus pilkada di NTT, ada 27 pasangan paslon yang ikut bertarung. Posisi mereka sebagai bupati dan wakil bupati nantinya akan ditentukan melalui 3.996 TPS.

Entah di daerah pilkada lainnya. Di NTT, anjuran model kampanye melalui medsos atau daring belum menjadi pilihan ideal. Alasannya karena masih banyak bagian wilayah  daerah terutama pedesaan, yang akses internet atau daya sinyal telepon selulernya, belum memadai.

Sebut misalnya daerah pilkada Sumba Timur di Pulau Sumba. Dilaporkan, 12 dari 22 kecamatan di kabupaten itu, jaringan internet atau telepon selulernya masih sangat terganggu. Ke-12 kecamatan itu umumnya menyebar di wilayah selatan, seperti antara lain Ngadu Ngala, Tilu Pahar, Mahui, dan Kahau Maeti.

Persoalan sama mencuat dari TTU, juga kabupaten pilkada di Timor. Didukung 24 kecamatan, akses internet atau sinyal telepon seluler di kabupaten itu juga belum memadai. Kendala itu terjadi hampir merata di pedesaannya. Namun yang terasa sangat mengganggu di wilayah beberapa kecematan seperti Mutis, Biboki Feotleu, Insana Fafinesu dan Naibenu.

Selanjutnya sebut satu contoh lagi daerah pilkada di   Flores. Sebagai misal Manggarai, gangguan akses telepon seluler dan internet yang terus memburuk sudah terjadi setidaknya selama tiga bulan belakangan ini. Dilaporkan, gangguan itu tidak hanya melanda wilayah pedesaan, tapi juga hingga kota kabupaten di Ruteng. Selain itu setidaknya ada dua dari 12 kecamatan di Manggarai, yang sejauh ini masih tergolong blank. Ke-2 kecamatan dimaksud adalah   Cibal Barat dan Reo Barat.

Terobosan Darurat

Momentum politik seperti pilkada mengharapkan partisipasi pemilih secara signifikan. Juga diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih paslon terbaiknya.

Namun harapan itu hanya akan terwujud jika warga – sebelum menjatuhkan pilihannya – mengenal secara baik rekam jejak dan  program para paslon  yang bertarung. Dan, pengenalan para paslon itu dimungkinkan melalui ajang kampanye. Dengan begitu, maka yang langsung terbayang adalah keterbatasan jangkauan kampanye metode daring atau medsos di sebagian wilayah daerah pilkada di NTT.

Mengatasi kendala itu, mungkin KPU perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk pemulihan akses internet atau sinyal telepon seluler, khusus di wilayan yang masih blank. Upaya konkritnya seperti pengadaan Wi-Fi atau pemasangan perangkat terkait lainnya.

Pilkada masih lebih sebulan lagi, hingga solusi darurat itu masih dimungkinkan, karena  kendala kampanye daring itu dilaporkan terutama melanda NTT dan sejumlah provinsi lain di Indonesia bagian timur.

Penulis, Wakil Ketua Golkar NTT

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *