Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di NTT Cenderung Naik

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur dua tahun terakhir cenderung naik. Karena itu dibutuhkan perhatian serius dan kerja keras dari semua pihak.

Harapan ini diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), drg. Iien Adriani, M.Kes, dalam arahannya pada acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang di NTT, di  Hotel Timore, Kupang, Senin (21/6/2021).

“Data kekerasan yang ada menunjukkan bahwa kasus kekerasan cenderung naik sehingga membutuhkan perhatian serius dan kerja keras dari semua pihak. Kami yakin ibarat fenomena gunung es, lebih banyak kasus yang tidak mau dilaporkan oleh korban dan keluarganya karena menganggap kasus kekerasaan yang terjadi merupakan urusan internal keluarga sehingga kalau dilaporkan akan menimbulkan aib bagi keluarga,” jelas drg. Iien.

Kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi NTT dalam 2 tahun ini, kata drg. Iien,   terekam dalam aplikasi data simfoni yang secara rutin dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan RI.

Drg. Iien menguraikan ada enam jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni, fisik, psikis, ekspolitasi, seksual, penelantaran  dan trafficking.

Menurut data dua terakhir, enam jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak ini naik. Tahun 2019, kasus kekerasan yang terjadi sebanyak  448 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 649.

Data yang terekam itu menunjukkan kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pada tahun 2019 sebanyak 166 kasus kekerasan seksual terjadi, sementara 204 kasus terjadi tahun 2020.

Selain itu, jelas drg. Iien, tingkat ketergantungan anak dan seorang istri kepada suami sangat tinggi.

“Karena itu bilamana kekerasan dilakukan oleh seorang suami maka korban dan keluarganya tetap berdiam diri karena bilamana kasus ini dilaporkan maka suami sebagai kepala keluarga akan diamankan oleh aparat penegak hukum (APH) yang pada akhirnya keluarga akan terlantar karena suami sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga sudah menjalani hukuman di penjara,” beber drg. Iien.

Iien berharap dari sosialisasi itu bisa diperoleh tiga manfaat. Pertama,  membangun pemahaman para pihak untuk bekerja secara jejaring dan berkelanjutan agar berdampak pada upaya  pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT.

Kedua, katanya, ditemukan pendekatan hukum yang berkeadilan  bagi perempuan dan anak korban dan keluarganya sebagai korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang di NTT.

Ketiga, menemukan pendekatan hukum yang berefek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak  serta tindak pidana perdagangan orang di NTT yang berdampak luas bagi masyarakat.  (ita/den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *