TP PKK Kota Kupang Peduli Penyediaan Program Pelatihan Kerja

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Ketua Tim Penggerak Program Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Kupang, Hilda Riwu Kore-Manafe, hadir dalam sharing knowledge dalam rangka peningkatan implementasi program kerja PKK Kota Kupang, Rabu (2/9/2020) lalu, bertempat di Kantor Tim Penggerak PKK Kota Kupang.

Kegiatan diiikuti oleh para Pengurus PKK tingkat kelurahan dan kecamatan se- Kota Kupang.

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut membahas berbagai persoalan yang ditemui pengurus TP PKK tingkat kecamatan dan kelurahan, selain mendengar banyak masukan, usul dan saran serta solusi yang berguna peningkatan implentasi program kerja TP PKK di Kota Kupang, untuk menentukan program-program PKK yang akan dilaksanakan ke depan.

Hilda Riwu Kore-Manafe berpesan agar para pengurus PKK tingkat kecamatan dan kelurahan dapat menaruh perhatian terhadap peningkatan implementasi program kerja di wilayah masing-masing, juga meningkatkan evaluasi pencapaian program kerja terutama dalam menyikapi berbagai hal yang ditemui para pengurus TP PKK di tingkat bawah.

Hilda yang juga anggota DPD RI  juga menekankan perlu adanya peningkatan pelatihan kerja bagi para anggota. Oleh karena itu para Ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan diminta serius dalam menyediakan data konkrit tentang kebutuhan penyediaan pelatihan kerja di wilayah kerja masing-masing sehingga menjadi dasar dan acuan program kerja yang perlu diprioritaskan.

Pada akhir diskusi tersebut, Ketua TP PKK Kota Kupang juga mengajak seluruh pengurus TP PKK di berbagai tingkat agar berpartisipasi penuh dan berperan aktif dalam menyukseskan program-program TP PKK Kota Kupang. Salah satunya dengan rutin mengadakan pertemuan. Melalui pertemuan-pertemuan, diharapkan dapat menghasilkan berbagai input positif terhadap temuan masalah yang perlu  mendapat respon cepat.

Hal-hal yang dibahas dalam kegiatan sharing knowledge tersebut adalah seputar persoalan yang sering ditemui, antara lain terkait peningkatan usaha mikro kecil dan menengah, posyandu, infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi para ibu hamil, penanganan balita, kesehatan masyarakat  serta keberadaan dasawisma.  (pkp-rdp/den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *