KPP Pratama Kupang Sita Aset Penunggak Pajak di Raknamo

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang menyita aset milik wajib pajak, Rabu (25/8/2021) lalu.

Penyitaan dilakukan terhadap salah satu wajib pajak Badan KPP Pratama Kupang yang masih memiliki tunggakan pajak senilai lebih dari Rp 2,4 miliar.

Bacaan Lainnya

Adapun aset yang disita berupa sebidang tanah seluas 2.048m2 yang berlokasi di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.

Jurusita Pajak Negara KPP Pratama Kupang, Andre Rizaldy, mengatakan, penyitaan itu merupakan salah satu tahap dari rangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak selaku pelaksana tindakan penagihan pajak.

Tindakan penyitaan ini sudah sesuai dengan aturan UU dan  dijadikan jaminan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya.

“Sebelum kami lakukan tindakan penyitaan, kami sudah menyampaikan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan penyampaian Surat Paksa apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya,” jelas Andre.

Menurutnya, tindakan penyitaan ini dilakukan karena penanggung pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi tunggakan pajaknya.

Upaya persuasif juga telah dilakukan namun wajib pajak tak kunjung melunasi tunggakan pajaknya tersebut.

“Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19/2000, penyitaan ini kami lakukan karena dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya,” kata Andre.

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Kupang, Tutty Justina F.I.Djari, yang turut mendampingi kegiatan penyitaan tersebut menyampaikan bahwa dalam mengamankan penerimaan negara, KPP Pratama Kupang lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Namun apabila wajib pajak tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka kantor pajak akan melakukan tindakan penagihan aktif sebagai bentuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

“Tindakan penyitaan sebagai pelaksanaan fungsi penegakan hukum pada dasarnya kami jalankan sebagai langkah terakhir karena wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu. Tindakan penagihan aktif ini dapat menjadi contoh untuk memberikan efek jera khususnya bagi para penunggak pajak dan wajib pajak secara umum agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Tutty

Kegiatan penyitaan aset tersebut dihadiri oleh pihak KPP Pratama Kupang, wajib pajak sebagai penanggung pajak dan pihak Kantor Desa Raknamo sebagai saksi yang diwakili oleh Rifat Yawan Marabi Djala selaku Kepala Dusun V.  (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *