Dua Tersangka, Kejari Manggarai Geledah Kantor Dinas Pendidikan Manggarai

  • Whatsapp

RUTENG KABARNTT.CO—Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (1/7/2021) sekitar pukul 09.30 Wita menggeledah Kantor Dinas Pendidikan   Kabupaten Manggarai.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2017- 2020 di Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Kepala Sekolah berinisial HN (59) bersama MA (43) selaku bendahara di sekolah tersebut.

Bacaan Lainnya

Dalam rilis yang dibacakan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Bayu Sugiri, SH, disebutkan antara lain kronologi penggeledahan oleh aparat kejaksaan.

Antara lain disebutkan pada tanggal 25 Juni 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Tim Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo telah menetapkan 2  orang tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2017- 2018, dan Tahun 2020 Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Kedua tersangka itu yakni  HN SPd yang  adalah Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dan pengguna dana BOS.

HN S.Pd ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Nomor Print-07 / N. 3. 17.8 /Fd.1 / 04 /2021 tanggal 19 April 2021 Jo. Penetapan Tersangka Nomor : B-134 / N.3.17.8 / Fd.1 / 06 / 2021 tanggal 25 Juni 2021.

Kedua, MA, S.Pd, Bendahara BOS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Nomor-Print-38 / N.3.17.8 / Fd. 1 / 06 / 2021 tanggal 25 Juni 2021 Jo. Penetapan Tersangka Nomor : B-135 / N.3.17.8 / Fd. 1  /06 2021 tanggal 25 Juni 2021.

Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dalam pengelolaan dana BOS Reguler pada SMP Negeri 1 Reok Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 antara lain  melaksanakan kegiatan fiktif (uangnya dibagi-bagikan kepada para guru dan pegawai), mark up kegiatan melaksanakan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai. Juga ada kelebihan pembayaran honor kepada para guru dan pegawai.

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersangka HN, S.Pd dan tersangka MA, S.Pd., adalah Rp. 839. 401. 569, 00 ( Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ).  (adi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *