Bansos Rp 6,7 M Jadi Temuan BPK, Kaban Keuangan NTT Benarkan

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Kepala Badan Keuangan NTT, Drs. Zakarias Moruk, membenarkan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTT  atas penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 6,7 miliar tanpa laporan pertanggungjawaban.

Menurut Zakarias kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa (5/10/2021), dana Bansos senilai itu berasal dari dua pos yakni Bansos yang direncanakan dan Bansos yang tidak direncanakan pada  Tahun Anggaran 2020.

Bacaan Lainnya

Bansos di dua pos di Badan Keuangan Daerah NTT  tersebut mencapai Rp 20.966.374.000, dan yang menjadi temuan BPK mencapai Rp 6,7 miliar.

“Untuk dana Bansos dari APBD Provinsi, khususnya di Badan Keuangan itu ada dua pos yaitu Bansos yang direncanakan dan Bansos yang tidak direncanakan. Dari dana Rp 6,7 miliar itu kita sudah mencapai hampir 78 persen untuk pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat yang menerima, baik Bansos yang direncanakan maupun Bansos yang tidak direncanakan. Artinya bahwa kami terus mengambil langkah-langkah dengan rekomendasi dari BPK bahwa Kepala Badan Keuangan harus buat surat pernyataan bahwa akan terus berkoordinasi dengan para penerima agar memasukkan laporan,” urai Zakarias.

Zakarias menjelaskan, Bansos yang diserahkan kepada para penerima itu berkisar antara Rp 10 juta – Rp 15 juta.

Zakarias  memastikan sudah berkomunikasi dengan para penerima untuk memasukkan laporan penggunaannya.

“Kita komunikasikan. kita bersurat, juga melalui telepon untuk memasukkan laporan. Dan puji Tuhan, setelah kita terima hasil audit kelompok masyarakat itu memberikan laporan tentang dana yang diterima,” tegasnya.

Zakarias berharap akhir Desember 2021 ini laporan penggunaan Bansos tersebut bisa mencapai 80-90 persen dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kami juga sering dan terus melakukan laporan kepada BPK terkait dengan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh BPK kepada kami di Badan Keuangan terkait dengan Bansos yang direncanakan dan Bansos yang tidak direncanakan. Usaha-usaha kelompok ini kan terus berkembang, ada yang kita berikan usaha dan berkembang maju dan mereka memberikan laporan. Ada juga yang usahanya tidak berkembang karena hama penyakit, seperti usaha produktif peternakan. Ini yang menjadi kendala, tapi komunikasi yang kita lakukan dengan teman-teman dan mereka akan terus menyampaikan laporan,” tegasnya.

Zakarias mengatakan, dana sebesar Rp. 6,7 miliar yang menjadi temauan BPK dari total Bansos di Badan Keuangan Provinsi Rp 20,9 miliar itu hampir semuanya digunakan untuk usaha di sektor usaha produktif seperti peternakan, kios, pertanian seperti pengembangan tanaman sayuran.

Zakarias optimis akhir Desember nanti laporannya rampung sesuai dengan laporan yang diminta BPK. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *