Pilkada Jadi Arena Judi, Polisi Mesti Tindak Tegas

  • Whatsapp

RUTENG KABARNTT.CO—Ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan.  Sebaliknya pilkada juga menjadi ajang pertarungan uang alias judi.

Mencegah pilkada berbau judi, aparat kepolisian diminta tegas terhadap warga yang menghabiskan uang sebagai taruhan pada hajatan pilkada.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar NTT, Frans Sarong, meminta ketegasan aparat kepolisian terhadap perjudian  yang hampir selalu mewarnai pilkada, terutama di Kabupaten Manggarai.

“Mencegah judi itu wilayah aparat kepolisian, kewenangan partai atau pasangan calon. Karena itu kita minta pihak kepolisian tegas terhadap perjudian pada ajang pilkada,” kata  Sarong ketika ngopi bareng dengan sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Manggarai di Ruteng, Senin (8/12/2020) malam.

Sarong yang didampingi anggota Bapilu Partai Golkar NTT, Tony Kleden dan Beny Taopan, meminta itu setelah mendengar masukan sekaligus keluhan pengurus DPD Golkar Manggarai tentang taruhan  yang sudah mulai mewarnai ajang Pilkada Manggarai.

Sejumlah pengurus DPD Golkar Manggarai menyayangkan dan merasa prihatin dengan kebiasaan judi warga setempat. “Kita prihatin dan kasihan, warga memafaatkan pilkada untuk taruhan,” kata Ketua DPD Golkar Manggarai, Joakim Jati.

Sarong tak menampik judi sudah menjadi seperti kebiasaan warga Manggarai.

Tetapi yang dikhawatirkan, kata Sarong, kalau taruhan itu terjadi di TPS atau desa. “Karena bisa terjadi mereka yang taruhan besar akan mendekati warga untuk memilih sesuai taruhan mereka yang berjudi. Ini berbahaya karena sangat menodai nilai demokrasi.  Sosialisasi oleh penyelenggara, pendidikan politik oleh partai politik buyar dalam waktu sekejap karena perilaku mereka yang bertarung,” kata mantan wartawan Harian Kompas itu.

Sarong mengaku prihatin dengan praktek judi seperti ini. “Karena itu kita minta  agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap praktek perjudian. Ini kan sangat  menodai nilai-nilai demokrasi yang menjadi cita-cita bersama,” kata Sarong

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Johanes Bangun, yang dihubungi kabarntt.co, Senin (7/12/2020) malam, ikut prihatin kalau pilkada juga menjadi arena perjudian.

Melanjutkan suara Kapolda NTT, Bangun meminta agar masyarakat tetap  menghargai proses penyelenggaraan pilkada di sembilan kabupaten di NTT saat ini.

“Himbauan Kapolda, semua pihak harus siap menerima hasil pilkada, kalau tidak puas pilih gugat jalur hukum dan jangan korbankan persatuan dan kerukunan antarmasyarakat. Apalagi sampai merusak atau anarkis di tengah-tengah sikon pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” kata Bangun.  (den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *