Bupati Manggarai Barat Diperiksa Diduga Terlibat Jual Beli Tanah

  • Whatsapp

LABUAN BAJO KABARNTT.CO–Bupati Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch Dula, diperiksa Tim   Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi NTT karena diduga  terjadi penyimpangan kewenangan dan proses jual tanah milik pemerintah.

Bupati Dula diperiksa, Selasa (29/9/2020) pagi hingga sore hari.  Tanah pemda yang dijual berlokasi di Kerangga Toro Lemba, arah utara Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.

Bacaan Lainnya

Sengketa masalah kepemilikan lahan Pemda di Labuan Bajo tersebut kembali mencuat ke publik, setelah beberapa tahun tidak diproses.

Saat pengukuran tanah tahun 1997

Informasi yang dihimpun media, Bupati Dula diperiksa bersama mantan Sekda Kabupaten Manggarai, Frans Paju Leok, Don Endo, mantan pegawai Pertanahan Kabupaten Manggarai, dan Haji Ramang Ishaka selaku fungsionaris adat Nggorang.

Selain itu beberapa pejabat yang aktif dan yang sudah pensiun  ikut diperiksa.

Luas lahan yang diperjualbelikan itu berpotensi hilang dan menyebabkan kerugian negara mencapai 1 triliiun lebih.

Menurut keterangan mantan Sekda Kabupaten Manggarai, Frans Pajo Leok, aset Pemda tersebut diserahkan fungsionaris adat Nggorang, yakni Haji Ishaka (alm) kepada Pemkab Manggarai saat dirinya menjabat sebagai Asisten I di Kabupaten Manggarai (sebelum terjadi pemekaran Manggarai).

“Namun proses administrasi belum sempat diurus, hingga pemekaran dari kabupaten induk Kabupaten Manggarai menjadi Kabupaten Manggarai Barat. Juga aset tanah milik Pemda ini belum terdaftar di bagian aset,” jelas Frans.

Keterangan tersebut benar adanya, ungkap Frans lanjut. Ia menegaskan bahwa memang tanah tersebut tanah milik pemda.

“Ya, bahwa itu tanah Pemda. Saya mengukuhkan kembali apa yang saya buat tentang tanah itu. Karena perintah pimpinan waktu itu untuk melakukan pengukuran. Hanya yang kita sayangkan selama ini tidak pernah diperjelas statusnya sejak Mabar (Manggarai Barat) terpisah,” tegasnya.

Dari keterangan Frans, pengukuran tanah itu terjadi pada Mei 1997 dengan total luas 30 hektar.  Dulu pihak BPN juga dilibatkan untuk melakukan pengukuran.

“Sedangkan, Camat Komodo waktu itu Vinsen Dahur, dan saya pada saat proses pengukuran waktu itu menjabat sebagai Asisten 1 Asisten Tata Praja yang membidangi ini” kata Frans.

Ia menambahkan, lahan yang diberikan fungsionaris adat tersebut rencananya akan dibangun sekolah menengah perikanan berdasarkan instruksi Bupati Manggarai saat itu Gaspar P. Ehok.

Oleh karena itu dirinya  bersama Kadis Perikanan, Fidelis Kerong, datang untuk mengecek lokasi tersebut dan melakukan pengukuran.

Bahkan, menurut Frans,  kegiatan itu dokumentasinya dan dokumen lainnya lengkap.

Terkait penyelewengan status tanah itu, Frans sangat kecewa terhadap aset pemda yang statusnya tidak jelas hingga kini.

“Tanah tersebut sangat berpotensi dan strategis. Saya pribadi tidak rela, karena tanah itu diberikan untuk kepentingan umum. Kalau ada proses individualisasi di dalamnya berarti ada penyimpangan hukum,” tegasnya lagi.

Ia melanjutkan, semestinya setiap pelanggaran itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat Mabar.

Sementara itu salah seorang lainnya yang diperiksa oleh Tim Kejaksaan Tinggi adalah Haji Ramang Ishaka, selaku anak dari dari fungsionaris adat Nggorang pada tahun 1997, Dalu Ishaka.

Haji Ramang sendiri terlihat  keluar dari kantor Kejaksaan pada pukul 18.00, dan sempat mengeluarkan komentar ke rekan media.

Ia menjelaskan, lahan tersebut adalah milik Pemkab Mabar yang sudah diserahkan oleh ayahnya yakni Haji Ishaka, selaku Fungsionaris Adat Nggorang pada waktu itu.

“Pada intinya lahan itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 hektar. Itu adalah hasil penyerahan tanah yang dilakukan oleh fungsionaris adat Nggorang kepada Pemerintah Tingkat 2 Manggarai pada saat itu, tahun 1997,” ujar Ramang.

Menurutnya, saat itu terjadi dua kali pengukuran, pertama tahun 1997 dilakukan oleh BPN Manggarai. Kedua tahun 2015 sesuai permintaan dari Pemkab Mabar, dalam rangka Sertifikasi Tanah Pemda di Keranga.

“Saya hadir hanya saat persiapan lapangan sebelum hari pengukuran,  sesuai dengan data yang ada pada kami yang ditinggalkan oleh orang tua selaku fungsionaris adat Nggorang. Saya yakin itu lahan milik Pemda Mabar yang diserahkan oleh fungsionaris untuk kepentingan umum,” tutupnya.

Sementara itu, salah seorang penyidik Kejati NTT, Robert Lambila, ditemui sesaat setelah keluar dari kantor Kejari Mabar hanya sedikit berkomentar hasil pemanggilan para pejabat dan mantan pejabat.

“Kalau itu aset Pemda harus diserahkan kembali ke Pemda,” ucap Robert. (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *