Hakim Agung Kena OTT,  Lembaga Peradilan Tercoreng

Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK

JAKARTA KABARNTT.CO—Tertangkapnya seorang oknum hakim agung  dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK benar-benar mencoreng lembaga peradilan. Institusi penjaga keadilan ternyata tidak steril lagi dari praktek tak terpuji.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron ikut menyatakan keprihatinannya.

Ghufron  mengatakan, lingkungan yang seharusnya steril kini malah tercemari oleh pelbagai tindak pidana, termasuk suap.

“KPK bersedih harus menangkap hakim agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan,” kata Ghufron dikutip dari kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Aparat penegak hukum, kata Ghufron, semestinya menjadi pilar penegakan keadilan bagi bangsa.

Sedihnya, katanya, yang terjadi justeru demikian buruk. Keadilan dapat ditukar dengan uang.

“KPK berharap OTT terhadap insan hukum ini merupakan kasus terakhir. Tapi  OTT ini menjadi bukti bahwa lembaga peradilan dan hukum masih tercemari uang,” tandasnya.

Selama ini, lanjut dia, KPK telah melaksanakan program pendidikan antikorupsi dengan melibatkan pejabat struktural maupun hakim di lingkungan Mahkamah Agung  (MA).

Pelibatan para pejabat dalam program pendidikan anti korupsi itu, katanya, diharapkan menjadi hal mendasar bagi pembenahan terhadap masing-masing lembaga.

Tapi sampai saat ini, tindakan penyimpangan masih terjadi. “Jadi, jangan kucing-kucingan. Kalau tidak, bisa terjadi OTT   seperti sekarang,” tegas Ghufron.

Untuk diketahui, KPK melakukan OTT terkait penanganan perkara di MA RI di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

Dalam OTT tersebut, KPK menemukan mata uang asing. Adapun jumlah uangnya tergolong besar, apalagi dibandingkan dengan ongkos pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

“Ditemukan barang bukti pecahan mata uang asing dengan jumlah relatif besar dalam OTT tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Uang-uang tersebut, kata Ali, adalah hadiah untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung.

“KPK berhasil melakukan penangkapan kepada para pihak yang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji pengurusan perkara di Mahkamah Agung,” jelas Ali.

Hakim agung itu ditangkap karena terkait kasus salah satu bank BPR. Hakim agung itu diduga terlibat dalam suap perkara tersebut. Uang yang diamankan itu sebagai hadiah dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. (*/np)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *