KUPANG KABARNTT.CO—Fraksi Golkar DPRD NTT mengingatkan Gubernur NTT untuk tidak mengabaikan hak para aparatur sipil negara (ASN), terutama gaji dan tunjangan para pegawai lingkup Pemda yang sejauh ini belum dibayar sepenuhnya.
Peringatan Fraksi Golkar DPRD NTT ini merupakan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA 2023, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I TA 2022-2023, Selasa (18/10/2022).
Nada keras pemandangan umum Fraksi Golkar DPRD NTT terhadap pemerintah ini bukan kali ini disampaikan. Dalam sidang DPRD NTT, Fraksi Golkar sering menyampaikan kritik dan catatan-catatan penting kepada pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
“Pada belanja operasional, khususnya belanja pegawai yang ditargetkan sebesar Rp 1,7 triliun lebih, baru direalisir 52,76%. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar perlu mengingatkan dan menegaskan kepada Saudara Gubernur (Viktor Laiskodat), bahwa apa pun alasannya kesejahteraan ASN berupa gaji, tunjangan dan lain-lain tak boleh dikorbankan kecuali karena force majeur,” demikian pemandangan umum FPG yang dibacakan Juru bicara Fraksi Golkar, Maksi Adipati Pari.
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Christian Mboeik, didampingi Ketua DPRD, Ir. Emelia J. Nomleni, Wakil Ketua, Dr. Inche D.P. Sayuna, SH, M.HUM, M.KN, Aloysius Malo Ladi, SE dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.
Fraksi Golkar berpendapat, belanja modal terealisir sebesar Rp 687,2 miliar lebih atau 54,69% dari target sebesar Rp 1,2 triliun lebih. Fraksi Partai Golkar meminta Gubernur agar realisasi fisik belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang didanai pinjaman daerah dengan pola konstruksi sistem tahun jamak, agar diusahakan mencapai volume dan kualitas terukur sesuai target RPJMD.
“Dari Nota Keuangan tergambar bahwa target pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp 5.239.939.727.326, naik 3,47% dari target APBD-P TA 2022 sebesar Rp 5.063.892.995.891 dan target belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5.011.178.102.130 atau turun 10,44 % dari target APBD-P TA 2022 sebesar Rp 5.595.612.615.524. Dengan demikian maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp 228,76 miliar lebih yang perlu dikelola dengan baik,” beber Fraksi Golkar dalam.pemandangan umum fraksi.
Dari sisi pembiayaan daerah, demikian Fraksi Golkar, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 4.159.731.999, dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 232.921.357.195. “Diharapkan dengan kebijakan ini sudah memperhitungkan kemampuan daerah untuk dapat mengatasi permasalahan alokasi pembayaran kembali bunga pinjaman di tengah penanganan dampak Covid-19 dan pengaruh resesi ekonomi nasional dan global,” sebut Maksi.
Menurut Fraksi Golkar, dari gambaran pada pengantar nota keuangan maupun dalam nota keuangan atas RAPBD TA 2023, terlihat kapasitas fiskal NTT masih lemah dan ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat besar.
“Karena itu, Fraksi Partai Golkar terus meminta agar pemanfaatan asset-aset daerah dalam kerja sama operasional dengan pihak ketiga digiatkan dan pengelolaan empat BUMD agar lebih profesional,” saran FPG. (np)
