Pilkades Sumtim Tergantung Kuesioner Yang Dikirim

  • Whatsapp

WAINGAPU KABARNTT.CO—Bupati Sumba Timur, Kristofer Praing, mengatakan sesuai dengan surat tindak lanjut pelaksanaan  pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dan pemilihan antar waktu (PAW) pada masa Covid-19 pasca penundaan, Menteri Dalam Negeri memberikan kuesioner yang harus diisi sebagai informasi untuk pelaksanaan pilkades.

Bupati Praing mengatakan hal itu lewat panggilan telepon, Senin (11/10/2021) pagi.

Bacaan Lainnya

“Ada kuesioner yang harus diisi sebagai informasi dari Depdagri, seperti daerah itu levelnya berapa, tingkat positive rate-nya berapa, tingkat kesembuhannya berapa, dan segala macam pertanyaan dalan kuesioner tersebut.  Juga bagaimana kesiapan daerah untuk menerapkan protokol kesehatan itu juga menjadi bagian dari kuesioner yang harus diisi dan sesegera dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat dinilai dan ditentukan hasilnya,” jelas Praing.

Menurutnya, masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pilkades, yakni dengan pengisian kuesioner nanti baru bisa ditentukan apakah Sumba Timur dapat melaksanakan pilkades atau tidak.

“Ya, tergantung kuesioner yang kita kirim, sehingga apakah bisa kita lakukan pilkades atau bagaimana ya tergantung kuesioner yang kita kirim nanti. Kuesioner dinilai oleh Mendagri dulu, setelah itu apapun keputusan baru kita menentukan tanggal pilkades di Sumba Timur,” imbuhnya.

“Jika Kemendagri menyatakan bahwa sudah bisa, maka sudah oke kita laksanakan,” tambah Praing.

Sementara Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, menegaskan kepada pemerintah dan juga Gugus Tugas agar memprioritaskan secara jangka pendek kegiatan vaksinasi kepada seluruh desa-desa yang akan melakukan pilkades, sehingga masyarakat yang mengikuti pemilihan tidak dikhawatirkan lagi dengan Covid-19.

Ali meminta pemerintah berkonsentrasi melakukan vaksinasi secara gencar.

“Penegasan kami, sebelum pilkades, pemerintah dan Gugus Tugas memprioritaskan melakukan vaksinasi di desa-desa yang melakukan pemilihan pilkades, melibatkan seluruh puskesmas yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi kalau seluruh puskesmas bergerak dan gencar di masing-masing desa itu bisa tercaver dalam satu minggu selesai, jadi sebelum pilkades seluruh masyarakat yang ikut pemilihan harus sudah terima vaksin,” tegasnya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *