Pilkades Sumba Timur, DPRD Minta Perhatikan Prokes

  • Whatsapp

WAINGAPU KABARNTT.CO—Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumba Timur akan dilaksanakan 25 Agustus mendatang.  Diharapkan tahapan kampanye/perkenalan diri para calon tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan (Prokes).

Karena Sumba Timur merupakan satu dari tiga daerah di NTT yang menerapkan PPKM Level IV, maka prokes mesti diterapkan secara sungguh-sungguh pada setiap tahapan pilkades.

Bacaan Lainnya

Salah seorang warga Kecamatan Melolo, dihubungi lewat telepon, Senin (9/8/2021), mengatakan seharusnya pemilihan kepala desa bisa ditunda mengingat keadaan Sumba Timur  sekarang dengan jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat.

“Saya juga heran panitia dari pihak pemerintah bisa mengizinkan para calon kepala desa melakukan kampanye dengan mengumpulkan orang dan menciptakan keramaian, padahal di Kecamatan Melolo kami sudah empat orang yang meninggal dunia karena Covid-19. Jadwal dan teknik kampanye diatur panitia tim dan cakades mengikutinya,”  kata warga itu.

Warga itu bahkan melihat aturan yang ada tidak berimbang. Soalnya,  pemerintah gencar dengan PPKM Level 4, namun yang lain izinkan kampanye. “Kami hanya ikut saja, namun kami tetap patuhi prokes. Kami butuh massa untuk mendukung pilihan kami,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumba Timur, Yonathan Mbehar, menjelaskan Pilkades itu mengacu pada Permendagri 70 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke-2 Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, pada pasal 44C No 1 dan 2.

Saat ini, kata Yonathan, Sumba Timur sedang menerapkan PPKM Level 4. Mestinya panitia pilkades melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proses setiap tahapan pilkades agar benar-benar dilaksanakan sesuai perintah Permendagri dan PPKM Level 4 tersebut.

“Kepala DPMD melalui camat mestinya memberikan peringatan kepada panitia agar pelaksanaan proses dan tahapan pilkades harus mengacu pada aturan yang berlaku,” tegas Yonathan.

Wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar dalam melaksanakan tahapan pilkades secara ketat menerapkan protokol kesehatan agar tidak ada klaster baru dari pilkades.

“Saya akan koordinasi dangan DPMD agar kita bisa mengantisipasi sehingga tidak ada klaster baru dalam tahapan pilkades yang akan dilaksanakan tanggal 25 Agustus mendatang,”  tegas Yonathan. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *