Percepat Rehabilitasi di Kota Kupang, Pakai Dana Yang Sudah Ada

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Pasca bencana Pemerintah kota Kupang harus kreatif memanfaatkan dana yang sudah dianggarkan di APBD tahun 2021. Dana bedah rumah, misalnya, sangat pantas dimanfaatkan untuk membangun rumah masyarakat yang sangat terdampak badai seroja.

Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, Tellendmark J. Daud, mengutarakan pendapatnya ini ketika ditanya kabarntt.co, Selasa (27/4/2021), terkait rehabilitasi akibat bencana di Kota Kupang.

Bacaan Lainnya

Wakil Rakyat dari Fraksi Golkar ini mengatakan,  Pemerintah Kota Kupang terlihat  kurang tepat sasaran menyalurkan bantuan ke warga terdampak. Tanggap darurat kurang tepat lagi karena saat ini mestinya sudah menyentuh kebutuhan warga pasca bencana, seperti tempat tinggal.

“Contoh hanyak masyarakat korban tanah longsor. Jadi yang jelas tanahnya hilang dan tempat tinggalnya juga hilang. Artinya mereka tidak ada tempat tinggal lagi, maka pemerintah secepatnya menentukan tempat relokasi yang layak diperhitungkan, juga pembebasan lahan,” ungkap Tellend.

Tellend meminta agar warga yang direlokasi didata secara valid, yakni data yang harus diverifikasi dan divalidasi. ‘Dengan demikian warga yang direlokasi benar-benar masyarakat yang sangat terdampak badai seroja,” tegasnya.

Lebih lanjut Tellend mengatakan, jika Pemkot Kupang masih menunggu dana dari pusat, maka secepatnya dikirim data-data korban yang sudah divalidasi.

“Jika memang masih ada kendala dari pusat, pemerintah harus sudah responsif dengan menggunakan dana-dana yang sudah dianggarkan di APBD tahun 2021,” tegasnya.

Tellend mengambil contoh di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kupang ada dana bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak dan memenuhi kriteria bedah rumah,

“Nah, bisa dialihkan di situ, apalagi dana bedah rumah mencapai Rp 55 juta per rumah,” katanya.

Tellend menyebut ada sekitar 130 unit rumah yang dianggarkan tahun  2021 untuk bedah rumah. “Bisa sekitar Rp 7 miliar lebih untuk tahun ini. Ini bisa digunakan untuk hal tersebut dan memang pas peruntukannya,” jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Kupang hanya menyiapkan lahan serta administrasi, kemudian dibangun dengan dana tersebut.

“Jadi cobalah kita lakukan inovasi, jangan menunggu.  Sepertinya kita tidak punya kreativitas. Anggarannya ini ada lho, tinggal dipakai,” serunya.

Sampai saat ini, kata Tellend, pihanya belum mengetahui apakah anggaran tersebut menjadi sasaran refokusing atau tidak.  Namun sebaiknya jangan diganggu lagi karena sudah pantas pemanfaatannya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.

Lebih lanjut Tellend mengatakan, sebenarnya masih banyak hal yang perlu dibenahi di Kota Kupang pasca bencana.

“Kalau kita runut dari urusan administrasi, pelayanan publik yang  saat ini perlahan-lahan semakin membaik. Namun ada hal-hal tertentu seperti urusan administrasi kepegawaian masih banyak jabatan yang lowong. Ini sangat memberikan dampak negatif terhadap proses pelayanan publik. Harus sudah ada persiapan terkait jabatan-jabatan yang lowong. Setiap tahun pasti sudah ada data base siapa-siapa yang akan pensiun dan sudah dipersiapkan penggantinya,” urainya.

Tellend  meminta Pemerintah Kota Kupang jangan terlalu lama membiarkan jawaban lowong tanpa diisi.

“Ini akan sangat mempengaruhi pelayanan publik, karena satu pejabat bisa menjabat di 2 sampai 3 jabatan, tentunya akan sangat mempengaruhi pelayanan yang menjadi sentral dan fokus kita,”  katanya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *