Pemberhentian PTT, Kepala BKPPD Kota Kupang: “Sesuai Rekomendasi Pansus”

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe, mengatakan SK pemberhentian pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Kupang berdasarkan rekadi omendasi Pansus DPRD LKPJ Walikota Kupang 2020.

Pemberhentian PTT itu merupakan kewenangan Walikota Kupang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Walikota Kupang dan memberhentikan 80 orang tenaga PTT. Mereka sudah menerima SK pemberhentian dan terhintung 1 Agustus tidak lagi bekerja,” kata Ade Manafe di ruang kerjanya, Selasa (27/7/2021).

Bacaan Lainnya

Ade mengatakan, karena pemberhentian itu merupakan kewenangan kepala daerah, maka kepala daerah  yang melihat dan menilai sendiri mana saja yang harus diberhentikan sesuai dengan pertimbangan Walikota Kupang.

Ade mengatakan, Pansus LKPJ  merupakan Pansus terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021 akan dievaluasi pada tahun 2022 mendatang.

“Jadi ini masih dalam tahun berjalan, dan sekarang malah langsung dievaluasi di tahun 2021. Tetapi kita ikuti saja keputusan pimpinan,” kata Ade.

Ade mengaku, anggaran memberikan honor kepada PTT tentunya tersedia dan sudah disetujui pada pembahasan APBD murni 2021. “Jadi memang anggarannya sudah ada,” tegasnya.

Dengan pemberhentian 80 PTT ini, kata Ade, tentu ada sisa anggaran yang akan masuk ke dalam Silpa dan akan masuk dalam perhitungan anggaran berikut. “Telah ada anggaran untuk membayarkan gaji PTT, sudah ada anggaran.

Ade menegaskan, tidak ada pengangkatan PTT yang tidak sesuai mekanisme. “Pengangkatan PTT juga merupakan kewenangan walikota dan diusulkan anggarannya untuk dibahas bersama dengan DPRD. Semua alur penganggaran itu sudah dilakukan dan sudah disetujui. Jika ditanya apakah Pemerintah Kota Kupang membutuhkan tenaga PTT atau tidak, dapat kami tegaskan bahwa kami sangat membutuhkan tenaga PTT. Karena banyak ASN yang pensiun tetapi pengangkatan ASN tidak seimbang dengan yang pensiun,” ungkap Ade.

Sementara Sekda Kota Kupang, Fahrenzy Funay, mengatakan permintaan DPRD agar mencabut SK pemberhentian tersebut menjadi hak Walikota Kupang.  Dalam SK tersebut jelas tertera berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pansus DPRD Kota Kupang, sehingga Pemkot Kupang hanya menjalankan amanah berdasarkan rekomendasi.

“Untuk mencabut SK tersebut, itu hak walikota, kita hanya menjalankan perintah. Dan seperti dalam SK jelas melaksanakan amanah pansus,” katanya.

Untuk diketahui, SK pemberhentian sejumlah PTT itu terhitung mulai 1 Agustus 2021 tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKKPD.889/737-g/B/VII/2021.

Dalam point pertama menimbang, SK itu merujuk pada Keputusan Pansus DPRD Nomor 04/DPRD/KK/2021 tanggal 12 Juni 2021 terkait rekomendasi atau catatan strategis DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2020 yang diketua oleh Tellend J. Daud. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *