Lembata Kembali Aktifkan Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan

  • Whatsapp
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

LEWOLEBA KABARNTT.CO—Mengantisipasi sekaligus mencegah meluasnya Covid-19 di Lembata, Pemerintah Kabupaten Lembata kembali mengaktifkan posko Covid-19 di semua desa dan kelurahan.

Langkah ini sekaligus  menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM).

Bacaan Lainnya

Melalui surat nomor: BU.440/1409/PEM/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021, Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, menegaskan seluruh posko di tingkat desa dan kelurahan wajib menyiapkan hand sanitizer dan tisu.

“Wajib menerapkan 5M dan 3, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, testing, trecing dan treatment,”  kata Tapobali kepada media di Lewoleba, Kamis (8/7/2021).

Posko Covid-19 juga diminta melibatkan aparat penegak hukum di tingkat desa dan kelurahan, perangkat desa dan kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), tenaga kesehatan, TP PKK, kader posyandu, aparat linmas, dan Ketua RT/RW.

Posko Covid di desa itu, jelas Tapobali, memiliki empat fungsi. Pertama, fungsi pencegahan, yakni meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan berupa sosialisasi 5M, mengintensifkan penegakan protokol kesehatan, pembatasan mobilisasi penduduk, pembatasan aktivitas sosial, dan penyiapan tempat isolasi/karantina.

Kedua, fungsi pengamanan, yakni memaksimalkan 3T dan melakukan isolasi/karantina terhadap warga yang terkonfirmasi rapid antigen/PCR swab test.

Ketiga, fungsi pembinaan, yakni penegakan disiplin protokol kesehatan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin protokol kesehatan.

Keempat, fungsi pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, yakni melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan aktivitas secara berjenjang setiap hari, dan menyiapkan dukungan logistik, administrasi dan komunikasi.

Menurut Tapobali dalam suratnya, biaya Posko Penanggulangan Covid-19 di tingkat desa dibebankan kepada APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sementara untuk Posko PPKM Mikro di tiap kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 pada DPA/DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” kata Tapobali. (ona)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *