Fraksi Golkar DPRD Flotim Sepakat dengan Dua Ranperda

  • Whatsapp

LARANTUKA KABARNTT.CO—Fraksi Golkar DPRD Flores Timur (Flotim) dalam pemandangan umum fraksi sepakat dengan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusul Pemkab Flotim.

Dua ranperda itu, yakni Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan (PLP2P) dan Ranperda Perubahan Tentang Penyertaan Modal Daerah.

Bacaan Lainnya

Kesepakatan Fraksi  Golkar  itu dibacakan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Flotim, Adi Kelen, pada Sidang DPRD Flotim, Senin (28/6/2021).

Terkait Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan (PLP2P), Fraksi Golkar berharap agar usulan ranperda itu bukan sekadar diajukan untuk memenuhi persyaratan agar bisa mendapatkan Dana Alokasi Kusus (DAK) maupun Tugas Pembantuan (TP) pada dinas dimaksud atau dinas teknis terkait lainnya.

“Tapi lebih dari itu sasaran target yang hendak dicapai dari ranperda ini adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para  petani guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, kedaulatan pangan petani betul-betul untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan para petani  dan  rakyat umum pada masa-masa mendatang,” kata Adi.

Oleh karena itu, kata Adi Kelen, ketika membacakan pemandangan umum  fraksi mengatakan, terhadap produk kebijakan terdahulu yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui studi dan penelitian hasil kerja sama Dinas Pertanian dengan Fakultas Pertanian Undana Kupang harus menjadi satu kesatuan konsep dan dasar kajian teknis dalam pengajuan ranperda itu.

Selain itu,  Fraksi Golkar juga berpandangan agar program review kawasan hutan lindung yang terprogram  pada tahun-tahun sebelumnya dari Dinas Pertanian harus kembali diperjuangkan dan dianggarkan oleh Dinas Pertanian untuk mendukung pemerintahan dalam mewujudkan ketahanan kemandirian dan kedaulatan pangan itu sendiri sekaligus menjadi roh dari usulan ranperda ini.

Sementara terkait dengan Ranperda Perubahan Tentang Penyertaan Modal Daerah Fraksi Golkar sejalan dengan pandangan pemerintahan, yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, membuka lapangan kerja serta menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah melalui keberadaan BUMD, guna menunjang pelaksanaan fungsinya.

Karena  itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaminn kecukupan modal untuk kelangsungan usaha mereka.

Untuk mewujudkan harapan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan secara baik besarnya nilai penyertaan modal yang disertakan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kondisi saat ini.

“Kebijakan investasi  pemerintah dalam bentuk penyertaan modal oleh pemerintah terakumulasi hingga saat ini di beberapa BUMD meskipun sebagai target meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari dividen, tapi haruslah sedapat mungkin diberi sebagai pembanding investasi. Jika sejumlah uang  dimaksud dilakukkan investasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur dan investasi sumber daya manusia, seberapa jauh keuntungan yang diperoleh dari aspek menjamin pertumbuhann ekonomi pada sektor mikro, perluasan kesempatan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan perkapita, serta mempercepat mobilitas pelayanan publik,” jelas Adi.

Untuk itu Fraksi Golkar mendukung langkah dan kebijakan ini, tapi besar nilai akumulasi penyertaan modal dari tahun 2022 sampai 2026 untuk setiap BUMD agar ditinjau dan disesuaikan kembali, termasuk tahapan pengalokasian untuk setiap tahun disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah saat itu.

Fraksi Golkar juga berpandangan, dengan kondisi keuangan saat ini terhadap realisasi target pendapatan baik dari DAU dan PAD yang cenderung mengalami penurunan, serta kompleksitas masalah pembangunan yang sedang dihadapi daerah saat ini, maka pemerintah dan DPRD perlu mengatur secara bijak atas besarnya nilai penyertaan modal yang layak untuk disertakan ke BUMD.  (ema/den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *