DPRD Sumtim Minta Pemerintah Segera Adakan Alat Rapid Test, VTM dan Vaksin

WAINGAPU KABARNTT.CO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba Timur mendesak pemerintah setempat segera mengadakan kebutuhan-kebutuhan vital terkait penanganan Covid-19 seperti alat rapid test, VTM dan vaksin.

Ketua Komisi C DPRD Sumba Timur, Ayub Tay Paranda, Senin (19/7/2021) malam, merespon kekosongan stok sejumlah kebutuhan vital terkait penanganan Covid-19 di Sumba Timur.

Bacaan Lainnya

Sebagamana diberitakan sebelumnya, alat rapid test, VTM (viral transport medium) dan  vaksin sudah ada lagi di Sumba Timur.

Kondisi ini sangat menyulitkan Satgas Covid Penanggulangan Covid-19 bergerak dan beraksi di lapangan. Ditambah dengan reagen  yang semakin menipis  di laboratorium, pelaksanaan pelacakan (tracing) di lapangan terhenti.

Ayub Tay Paranda mengatakan, seharusnya kebutuhan-kebutuhan vital ini tetap ada  stoknya.

“Seharusnya alat-alat pendukung seperti ini stoknya tidak boleh kosong, apalagi kasus kita semakin meningkat, cukup signifikan, dan perlu penanganan serius dengan pelacakan. Kita butuh alat rapid test dan juga VTM. Kita tidak boleh diam seperti ini,” tegas Ayub.

Angota Fraksi Golkar DPRD Sumtim ini menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.  Jika anggaran merupakan kendala terhambatnya pengadaan, kata Ayub, maka harus segera dikoordinasikan lagi agar secepatnya selesai.

“Terkait refokusing anggaran, DPRD tidak terlalu banyak berkomentar karena memang itu untuk penanganan Covid-19 di Sumba Timur, agar secara masif dilakukan penanganan. Namun jika keadaan seperti ini, maka kita perlu evaluasi lagi ke depan agar tidak terjadi seperti ini lagi,” imbuhnya.

Terkait vaksin,  kata Ayub, pihaknya juga terus mendorong pemerintah agar pengadaan dosis vaksin cepat disiapkan. Dengan demikian pelaksanaan vaksinasi berjalan baik, apalagi persentase vaksinasi di Sumtim cukup rendah dibanding kabupaten/kota lain di NTT.

“Seharusnya pelaksanaan vaksinasi harus digalakkan, karena kesadaran masyarakat sudah tumbuh dan menginginkan vaksinasi. Namun jika ketersediaan dosis vaksin seperti ini, maka pelaksanaan vaksinasi secara masif akan terhambat,” kata Ayub. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *