DPRD SBD Kecewa dengan Dinas PUPR dan PMD

  • Whatsapp

TAMBOLAKA KABARNTT.CO-–DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) pada umumnya merasa kecewa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) dan LPSE. Pasalnya  banyak pekerjaan tidak sesuai dengan sasaran utama dan tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Ungkapan kekecewaan ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD SBD, Syamsi P. Golo, ST, pada media ini usai mendengarkan jawaban pemerintah dalam Rapat Paripurna IV di Gedung DPRD SBD, Kamis (26/8/2021).

Bacaan Lainnya

Syamsi Golo menjelaskan, secara keseluruhan yang sudah dijawab oleh pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi (PUF) belum memuaskan. Ada beberapa hal yang perlu ditelaah lebih jauh. Terutama beberapa pelaksanaan baik pada tahun 2022 maupun realisasi pada semester 1 pada Dinas Pekerjaan Umum dan juga LPSE.

“Dinas Pekerjaan Umum ini banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran utama, mana yang lebih urgen, lebih kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat sesaat dan kepentingan-kepentingan pada orang tertentu,  tidak bersadarkan kebutuhan daripada masyarakat,” ungkapnya.

“Kemudian pada LPSE, terus terang hampir seluruh anggota DPRD ini merasa kecewa.  Kecewa karena banyak kontraktor yang ikut di dalam pelelangan itu yang tidak dilakukan secara transparan,” kata Golo.

“Hal ini memicu kecurigaan dari teman-teman kontraktor.  Ada apa,  padahal kalau dilihat dari berkas, hampir semua itu sama.  Di dalam pembuktian kenapa pemenang 1,2, 3 tidak diundang, yang diundang justru yang tertentu, bukan yang pemenang 1 saja, kadang pemenang 3 yang diundang,” ujar Golo.

Golo menambahkan ini satu hal yang memicu dan menimbulkan tanda tanya dari kontraktor-kontraktor, yang mana kontraktor dari masyarakat umum yang kehidupannya pas-pasan.

Ketua DPC PAN SBD ini juga menyoroti Dinas PMD pada pelaksanaan semester I terutama pada pelaksanaan pilkades yang banyak menyisakan persoalan. Terutama 18 desa yang masih berproses di PMD.

“Dan ini belum ada keputusan final dari Bupati. Oleh karena itu kami tetap menunggu keputusan dari pemerintah yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak,” katanya.

Kalau hal ini tidak sesuai dengan Perbup otomatis akan menimbulkan kerawanan. DPRD sudah menyampaikan kepada beberapa calon kepala desa yang mengajukan keberatan di panitia tingkat desa maupun kabupaten.

“Apabila nanti mereka merasa keberatan dengan keputusan yang diambil oleh kabupaten, kami persilahkan mereka untuk menggugat di pengadilan baik secara perdata ataupun PTUN,” jelasnya.

Golo mengatakan, masalah-masalah yang masih menjadi keberatan ini akan dibahas lebih menukik dalam sidang-sidang komisi ini.

“Sidang komisi nanti akan membahas tentang LKPJ, realisasi semester I dan pertanggungjawaban bupati. Dan juga dinas-dinas yang masih mempunyai persoalan-persoalan,” pungkasnya. (ota)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *