Wartawan Meradang, Dilarang Liput Kepala Bappenas di Labuan Bajo

  • Whatsapp

LABUAN BAJO KABARNTT.COM–Sejumlah wartawan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dilarang meliput kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa,   di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Kamis (16/7/2020).

Ketika beberapa wartawan memasuki area Puncak Waringin, seorang petugas penjaga pintu mempertanyakan undangan ke wartawan. Padahal sebelum rombongan menteri tiba di lokasi tersebut, sejumlah awak media sudah menunggu hampir 1 jam.

Bacaan Lainnya

“Saat kami datang, petugas penjaga menyarankan untuk cuci tangan dan cek suhu tubuh. Kami sudah lakukan itu, sebelum pihak kementerian tiba di lokasi. Selanjutnya kami isi buku tamu sesuai saran. Namun sesaat ketika rombongan menteri hendak tiba kami malah diusir keluar,” ungkap John Lewar, wartawan salah satu televisi nasional.

Sempat seorang pegawai BOPLBF berusaha melobi ke pihak kementerian, namun wartawan mempertanyakan kapasitasnya. “Dikiranya kegiatan tersebut bisa diliput, ternyata tidak. Kami wartawan TV dan media daring lainnya sempat mendekat di pintu masuk, namun ditolak juga,” ungkap Vera, kontributor TVOne diamini oleh wartawan lainnya.

Menurut John Lewar, ini bentuk pengerdilan terhadap kebebasan pers. Padahal dirinya bersama rekan media lainnya, sudah mengikut protokol kesehatan sesuai saran, bahkan mereka menyuruh untuk menunggu di lokasi proyek.

Baginya, meliput kunjungan presiden saja tidak serumit kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas. John mempertanyakan, apakah ada ketakutan pihak kementerian terhadap media lokal.

“Saya minta kementerian terkait di republik ini, ketika datang ke Labuan Bajo, jangan menganaktirikan media lokal. Justru media lokal lebih banyak tahu situasi di Labuan Bajo,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua PWMB (Persatuan Wartawan Manggarai Barat), Servatinus Mammilianus. Servan mengutuk keras  tindakan penolakan tersebut.

“Tentu kita tidak menerima apa yang mereka lakukan. Tidak hanya tindakan di Puncak Waringin, tetapi koordinasi antara panitia dengan pekerja media tidak kita rasakan. Seandainya kita tahu dari awal bahwa kita tidak diperbolehkan meliput, pasti kita tidak akan ke lokasi,” kata Servan.

Servan mengatakan, masih banyak topik liputan lain yang juga sangat penting. Ia sangat menyayangkan dan mempertanyakan mengapa para wartawan dilarang meliput tanpa ada informasi sejak awal.

“Kita siap menjalankan protokol kesehatan dalam peliputan, tetapi mereka tidak mengizinkan meliput,” kata Servan.  (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Petugas Protokol seringkali kaku dalam menerapkan aturan pengamanan. Pengalaman saya ketika Presiden Jokowi akan meresmikan bendungan Raknamo, teman2.teknisi dan reporter sdh setting peralatan siaran langsung sore sampai malam, tiba2 datang anggota Paspampres yg meminta agar semua peralatan dibongkar. Padahal itu sistem satelit sehingga utk setting nya perlu waktu. Saya dihubungi teman2 di lapangan utk menentukan sikap. Atas bantuan pak Made Humas Korem sy dpt kontak komandan Paspampres Pak Bambang(kl tdk salah) . Saya bilang, bapak bertanggung jawab atas keselamatan presiden, kami sangat hargai itu. Tapi sebagai media, kami punya tanggung jawab untuk mempublikasikan kpd masyarakat apa yg dibuat presiden. Beliau kemudian berkoordinasi dengan anak buah di lapangan dan akhirnya siaran langsung berjalan baik.
    Saran saya, teman2 wartawan komunikasikan dengan pejabat yg bertanggung jawab, jangan dgn staf pelaksana di lapangan.
    Masyarakat perlu tahu kegiatan pembangunan, disitulah pers berperan dan itu tugas mulia, se-mulia profesi lain.