Sumpah CPNS Dibatalkan, Ini Penjelasan Sekda Lembata

  • Whatsapp
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

LEWOLEBA KABARNTT.CO—Pemerintah Kabupaten Lembata membatalkan acara pengambilan sumpah dan penyerahan SK 100 persen bagi sekitar 200-an Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilangsungkan di Pantai Mingar, Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Sabtu (8/8/2020).

Pembatalan ini pun menuai polemik karena para CPNS sudah menunggu acara pengambilan sumpah sejak pagi hari dan sempat disebutkan pembatalan dilakukan karena para CPNS tidak membeli kuliner di sana.

Bacaan Lainnya

Polemik ini diangkat para wakil rakyat dalam Sidang Paripurna Tanggapan Badan Anggaran (Banggar) Ranperda Kabupaten Lembata tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 di Kantor DPRD Lembata, Senin (10/8/2020).

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Lembata, Hasan Baha, meminta Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, menjelaskan masalah pembatalan tersebut.

Menurut Paskalis, pengambilan sumpah merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh seseorang yang mau menjadi PNS. Namun hal yang berkaitan dengan kebijakan pengambilan sumpah itu dimiliki oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang adalah bupati sebagai kepala daerah.

“Kalau kita lihat semua sudah siap. Tapi terkesan etikanya tidak tampak pada saat itu. Akhirnya saya minta supaya dibenahi dulu. Karena di depan ada bupati sebagai PPK,” tandas Paskalis.

Menurutnya, masalah etika dan kedisiplinan PNS ini penting karena akan berdampak juga pada saat pengabdian mereka kepada masyarakat.  Oleh sebab itu, sesuai kewenangan PPK para CPNS diminta untuk menjalani masa orientasi dulu supaya disiplin mereka juga lebih baik.

“Kalau sudah kerja nanti jangan sampai melaksanakan tugas tidak disiplin. Sehingga pembinaan mental berkaitan dengan disiplin dan motivasi kerja. Rencananya dibina supaya respon dan motivasinya lebih baik,” papar Paskalis.

Dia membantah informasi yang menyebut kalau pembatalan pengambilan sumpah CPNS itu karena para CPNS tidak membeli kuliner yang dijajakan di sana.

“Bukan karena soal beli makan dan minum. Jadi konteksnya itu perilaku birokrasi,” tegasnya. (yua)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *