71 Hari Lepas Jabatan, Bupati Malaka Lega RAPBD 2021 Ditetapkan

  • Whatsapp

BETUN KABARNTT.CO—Selama 71hari melepas jabatan  karena cuti kampanye, Bupati Malaka, Stef Bria  Seran (SBS), bisa lega setelah RAPBD murni 2021 bisa ditetapkan pada waktunya.

Pembahasan RAPBD saat ini berbeda dengan sebelumnya. Namun setelah mendapat laporan dari Pjs. Bupati Malaka, dr. Meserasi Ataupah, bahwa pembahasan berjalan lancar dan kini sudah berada di provinsi untuk dievaluasi, maka kecemasan Bupati SBS terobati.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan dari Pjs. Bupati Malaka, dr. Meserasi Ataupah, kepada dirinya, di Haitimuk, Betun, Sabtu (5/12/2020) malam, SBS mengungkapkan kecemasannya menyangkut pembahasan RAPBD murni 2021.

SBS mengaku tenang dan lega setelah mendapat laporan dari Pjs.Bupati Malaka bahwa seluruh proses pembahasan RAPDB 2021 berjalan lancar.

“Tapi saya mau katakan bahwa satu kecemasan yang saya pikirkan selama cuti kampanye adalah soal pembahasan APBD perubahan dan RAPBD murni 2021. Tapi saya merasa lega karena dijawabi dengan baik antara Pjs bersama kalangan Dewan. Ini luar biasa,” tegas SBS.

SBS juga menyampaikan kondisi wilayah di dusun-dusun saat kampanye. Warga merindukan sentuhan pelayanan kemasyarakatan dan ini sudah menjadi agenda utama pemerintahannya.

Selain itu, lanjutnya, dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang masih baru seperti Malaka, maka diperlukan penguatan SDM aparatur  sebagai investasi daerah.

“Untuk majunya sebuah daerah kuncinya ada pada penguatan SDM. Kita target minimal 10 doktor dan harus studinya di LAN guna bisa membangun jejaring,” terang SBS.

SBS juga menitip pesan melalui Asisten III Setda NTT, Johana Lisapaly yang mewakili Gubernur NTT, dan Kadis Kesehatan NTT agar bisa memprogramkan waktu khusus untuk sama-sama dengan tim kesehatan di Malaka berdiskusi soal strategi membangun kesehatan di perbatasan RI-RDTL.

“Saya titip pesan ini supaya bisa undang tim kesehatan dari Malaka kita duduk bahas masalah kesehatan,” jelas SBS.

Ditambahkan, seluruh jajaran kesehatan di Malaka dimotivasi karena target ke depan  pola pelayanan kesehatan di Malaka harus menjadi contoh buat daerah lain di NTT.

“Malaka harus menjadi daerah rujukan pelayanan kesehatan, bukan kita ke daerah lain. Kami masih punya 8 puskemas yang belum berstandar nasional dan kami akan terus berjuang agar seluruh puskesmas di Malaka berstandar nasional ditambah RSUPP Betun berstanar internasional,” tandas mantan Kadis Kesehatan NTT ini. (*/den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *