Tunggak Pajak Rp 1,8 M, Hotel Inaya Bay Labuan Bajo Dipasang Plang

  • Whatsapp

LABUAN BAJO KABARNTT.CO–Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, didampingi Wakil Bupati, Yulianus Weng, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo  dan memasang plang bertuliskan “Hotel ini Menunggak Pajak Daerah”.

Kepada media, Sabtu (10/4/2021), di lokasi Edi Endi menuturkan, pihaknya bersama KPK melakukan peninjauan di beberapa pelaku obyek pajak. Salah satunya Hotel Inaya Bay Labuan Bajo, yang saat ini menunggak pajak senilai Rp 1,8 miliar.

Bacaan Lainnya

“Hotel ini menunggak pajak daerah sebesar Rp 1,8 miliar. Berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Inaya Hotel seharusnya segera membayar pajak daerah,” tegas Edi Endi.

Atas keterlambatan tersebut, kata Edi Endi, Pemkab Mabar bersama Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK langsung memasang plang peringatan di depan hotel.

“Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Kami tidak segan-segan mencabut izin usaha hotel ini jika tidak menjalankan kewajibannya,” cetus politisi Nasdem tersebut.

Edi Endi berterima kasih kepada KPK yang secara serius melakukan pendampingan dan monitoring terkait ketertiban pembayaran pajak demi peningkatan pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala BPKD Kabupaten Mabar, Salvador Pinto, mengatakan, Hotel Inaya Bay sebelumnya telah diingatkan untuk membayar tunggakan pajak.

“Kami telah melakukan verifikasi dokumen, terkait pajak self assessment yang dilaporkan oleh wajib pajak sendiri kami temukan ada tunggakan pajak hotel dan restoran sebesar Rp 1,8 miliar lebih,” kata Pinto.

Pinto mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat pemberitahuan, tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan, pihaknya terlibat dalam pemasangan plang untuk mengawal dan memastikan Pemerintah Kabupaten Mabar sudah saatnya bertindak tegas.

“Ketika data sudah jelas, wajib ambil tindakan. Nanti kalau dibiarkan, ini ada apa? Kita akan terus menanyakan hal tersebut kepada Bupati  Manggarai Barat. Karena memang hari ini kita melakukan monitor, jangan sampai ada terkesan pembiaran dari pemda,” kata Dian.

Pihaknya, kata Dian, ingin memastikan bahwa terkait retribusi pajak daerah, berjalan baik. Pihak hotel dan restoran seharusnya tertib bayar pajak.

“Apalagi Manggarai Barat merupakan salah satu destinasi super premium, jangan sampai banyak pelaku usaha di sini tidak memenuhi kewajibannya.

Di kesempatan yang sama, pengelola kawasan Marina, Aryawan Ardianto, mengatakan, keterlambatan pembayaran pajak itu merupakan imbas dari jumlah tamu hotel yang berkurang.

“Akan tetapi saya akan berkoordinasi dengan pusat untuk segera membayar paling tidak pada Minggu,” tutupnya. (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *