Pengambilalihan Hotel Plago Sesuai Aturan, Ada Kerugian Karena Tidak Dimanfaatkan

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Pengambilalihan Hotel Plago di Labuan Bajo dari tangan PT SIM oleh Pemerintah Provinsi NTT sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada potensi kehilangan pendapatan daerah dari hotel, itu semata karena hotel itu tidak dimanfaatkan secara baik.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zony Libing, kepada kabarntt.co, Jumat (11/6/2021), di ruang kerjanya.

Bacaan Lainnya

Zony menjelaskan, setelah Hotel Plago diambilalih, Pemprov NTT menunjuk BUMD yakni PT. Flobamor untuk mengelola Hotel Plago.

Namun sebelum dikelola tanah tersebut diukur menggunakan appraisal dan nilainya Rp. 850 juta. Selama 1 tahun Hotel Plago tidak kelola dengan baik sehingga potensi kerugiannya Rp 850 juta.

Mengapa tidak dikelola dengan baik? “Setelah kami ambilalih, kami langsung bersurat kepada pertanahan untuk mencabut HGB yang diberikan kepada perusahaan lama, karena kami sudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Badan Pertanahan saat ini masih sedang proses permintaan kami.  PT. Flobamor mau membangun kerja sama dengan pihak ke tiga lalu membangun, namun biasanya pihak ketiga kalau bekerja sama, pasti membutuhkan HGB, namun karena tanah itu masih HGB lama maka pihak ketiga pun enggan untuk bekerja sama. Itulah yang menjadi kandala, sehingga selama 1 tahun tidak terkelola dengan baik sehingga kita kehilangan PAD sebesar Rp 850 juta,” jelas Zony.

Zony mengatakan, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada PT. Flobamor meskipun pihak ketiga belum bekerja sama karena terkendala dengan HGB, namun harus mengelola dengan kemampuan yang ada.

Menurut Zony, Komisi lll DPRD Provinsi NTT sudah menyarankan kepada PT. Flobamor untuk mengelola Hotel Plago guna meningkatkan PAD. Namum jika mereka ingin pemerintah mem-back up dana nanti diperhitungkan kembali, agar pemerintah juga siap untuk mem-back up itu. Namun pandemi Covid-19 dan segala macam hambatan belum memungkinkan PT Flobamor mengelola hotel itu.

“Meskipun begitu kami tetap memiliki komitmen agar lahan tersebut dimanfaatkan secara baik guna meningkatkan PAD,” imbuhnya.

Ketika ditanya terkait temuan BPK bahwa pengambilalihan aset tersebut tidak prosedural, Zony menegaskan langkah  yang sudah dilakukan, yakni bersurat kepada BPN. Tetapi  sampai hari ini BPN belum membalas atau merespons surat yang diajukan Pemda NTT.

“Kalau soal digugat biasalah, Pemerintah Provinsi berulang kali digugat, kalau digugat sebagai warga negara yang baik atau sebuah lembaga pemerintah harus bersedia juga untuk berhadapan di pengadilan. Jadi kalau digugat pemerintah siap menghadapi tuntutan di pengadilan, dan biarlah pengadilan yang menilai apakah pengambilalihan aset tersebut itu benar atau tidak. Jangan kita yang menilai, biarlah hakim yang menilai dan kami siap untuk itu,” serunya.

Lebih lanjut, Zony memaparkan bahwa PT. SIM bekerja sama dengan pemerintah provinsi, selama 2 tahun dan tidak membayar kontribusi. Kemudian BPK menemukan bahwa kontrak kerja sama dengan kontribusi setiap tahun Rp. 250 juta terlampau sangat kecil dan tanpa melalui penilaian oleh appraisal yang independen.

“Oleh karena itu kami meminta kepada PT. SIM  bahwa ada temuan BPK bahwa selama 2 tahun tidak bayar dan kontrak kerja sama terlalu kecil maka kita harus melakukan revisi kontrak tersebut dan pengukurannya menggunakan appiraisal untuk menilai sesungguhnya tanah 3,1 ha itu kalau di sewa 1 tahun kontribusinya brapa, dan aprizal mengatakan Rp. 850 juta bukan Rp. 250 juta, namun PT. SIM tidak menerima hal tersebut,” urai Zony.

“Dalam HGB ada cacat, mestinya HGB harus berdasarkan kontrak, kontraknya itu 25 tahun tapi HBG nya 30 tahun dan siapa yang menanggung 5 tahun lagi?” kata Zony.

Zony meminta kalau boleh kita revisi ulang atas kontrak itu dan PT. SIM tidak menerima permintaan itu.

“Maka kami melakukan somasi. Setelah somasi pun, PT.SIM tidak merespon dengan baik sehingga kami melakukan PHK menurut permendagri 19 tahun 2016 dapat diambilalih secara sepihak kalau pihak yang lain tidak menghargai permintaan,” jelasnya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *