Hotel Pemprov NTT di Labuan Bajo Mirip Rumah Hantu

  • Whatsapp

LABUAN BAJO KABARNTR.CO–Kondisi Hotel Plago di Jalan  Pantai Pede, Goron Talo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kini tak terurus semenjak disegel Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT,  Maret 2020 lalu.

Saat penyegelan, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Zet Sony Libing, mengatakan Pemprov NTT selaku pemilik aset Pantai Pede melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sama (PHK) dengan PT SIM karenakan sejak tahun 2015 PT SIM  tidak mampu memenuhi kesepakatan kerja sama yaitu membayar kontribusi sebesar Rp 250 juta setiap tahun kepada Pemprov NTT.

Bacaan Lainnya

Ketika itu Libing menegaskan, Pemprov NTT akan memberikan pengelolaan Hotel Plago kepada PT. Flobamor,  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTT.

Setahun berlalu, kondisi Hotel Plago di Kota Wisata Super Premium itu  sangat memrihatinkan.

Dipantau kabarntt.co, Kamis (10/6/2021), Hotel Plago sepi dan tak berpenghuni. Portal jalan menuju hotel ditutup. Pintu utama hotel dibiarkan terbuka lebar.

Tidak ada tamu yang menginap. Tidak ada juga petugas atau satpam yang menjaga.

Ruangan lobi penuh sarang laba-laba. Sesekali media ini mencoba menyapa Hallo, hallo…  Apakah ada orang di sana? Berharap ada jawaban. Namun tak ada suara sahutan yang terdengar.

Di dinding tampak sebuah sapu lantai berbahan nilon berdiri menyandar.  Sementara stiker bertuliskan “Tanah dan bangunan Ini Telah Diambil Alih Pemerintah Provinsi NTT” mulai usang.

Sesekali kicauan burung pipit menggema di seisi ruangan hotel itu. Areal sekitar hotel pun dihiasi bunga-bunga layu, tumbuh bersaing dengan rumput-rumput liar.

Di halaman daun kering dari pohon besar yang tumbuh di halaman hotel mengotori areal hotel tersebut.  Bangunan kantin di areal hotel pun banyak ditumbuhi rumput liar. Terkesan benar-benar tak terawat.

Ahmad, seorang nelayan yang sehari-harinya melintas di areal tersebut menuturkan, Hotel Plago akhir-akhir ini memang sangat sepi seperti rumah hantu. Apalagi keberadaannya dekat dengan areal pemakaman.

“Ini kan aset pemprov, kok malah tidak dirawat? Sayang ya, padahal di Labuan Bajo sarana seperti ini bisa dimaksimalkan untuk peningkatan pendapatan daerah,” ujar Ahmad bingung.

Ahmad menyayangkan hotel itu tidak dikelola. “Kalau dibiarkan seperti ini, lama-lama bangunan-bangunan yang ada akan rusak,” kata Ahmad.

Sebelumnya Fraksi Golkar DPRD NTT dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan pada sidang paripurna, Selasa (9/6/2021), malam menyoroti juga menyoroti keberadaan hotel yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh Pemprov NTT.

Menurut Fraksi Golkar, pengambilalihan secara sepihak pengelolaan Hotel Plago menurut temuan BPK tidak sesuai dengan Akta Perjanjian  Kerja sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah (BGS) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PHK ini, demikian pandangan Fraksi Golkar, membawa konsekuensi Pemprov NTT kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.020.000.000 setiap tahun.

Selain kehilangan potensi PAD,  Pemprov NTT juga berpotensi digugat secara hukum dan pada akhirnya pemerintah provinsi akan mengalami kerugian yang lebih besar. (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *