Fraksi Golkar DPRD NTT Kritis, Berikan 4 Alternatif Pinjaman PEN

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT tetap kritis dan berani memberikan alternatif-alternatif terhadap pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang akan diajukan oleh Pemerintah Provinsi NTT kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

Sikap kritis Fraksi Golkar DPRD NTT itu diungkap Juru bicara Fraksi Golkar DPRD NTT, Johan Oematan, ketika membacakan pendapat akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT  dalam rapat paripurna ke 8 persidangan III tahun 2021, Senin (28/6/2021).

Bacaan Lainnya

Fraksi Golkar DPRD NTT tetap kritis terhadap niat Pemprov NTT meminjam dana besar untuk pembangunan infrastruktur dan investasi. Fraksi Golkar tetap kritis karena pinjaman ini memberikan efek besar pada fiskal daerah.

Untuk menjamin kesehatan fiskal daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman PEN daerah, menurut Fraksi Golkar, diperlukan analisis yang teliti dan cermat terhadap pemenuhan 2 syarat teknis yang diwajibkan sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2020 pasal 15B ayat (2), serta simulasi yang teliti dan cermat.

Fraksi Golkar mencoba membuat simulasi terkait pengembalian pinjaman ini dalam empat alternatif.

Pertama, pinjaman PEN daerah senilai Rp 1,5 triliun dengan tenor 8 tahun, bunga 6,19 persen, provisi 1 persen dan biaya pengelolaan 0,185 persen dengan grace periode 2 tahun tidak memenuhi syarat dalam PP Nomor 43 tahun 2020 dan sangat memberatkan fiskal daerah.

Alternaif  kedua, pinjaman PEN daerah sebesar Rp 1,003 triliun lebih dengan syarat pinjaman yang sama dengan alternatif pertama secara keseluruhan memenuhi 2 syarat PP Nomor 43 tahun 2020 tetapi simulasi pengembalian pokok pinjaman dan bunga serta biaya lain-lain masih memberatkan fiskal daerah.

Alternaif ketiga, pinjaman PEN daerah sebesar Rp 898 miliar lebih dengan syarat sama dengan alternatif pertama dan kedua, secara teknis memenuhi syarat PP Nomor 43 tahun 2020, tetapi juga masih memberatkan fiskal daerah.

Alternaif keempat, pinjaman PEN daerah sebesar Rp 560 miliar lebih dengan syarat sama dengan alternatif sebelumnya, memenuhi syarat PP nomor 43 tahun 2020 dan tidak terlalu membebani fiskal daerah.

Pelaksanaan alternatif keempat ini, menurut Fraksi Golkar, lebih menjamin stabilitas kapasitas fiskal daerah dan juga mudah penyerapannya, karena merupakan kelanjutan proposal pinjaman reguler tahun 2020 sebesar Rp 900 miliar, yang obyek penggunaannya berupa pembangunan ruas jalan provinsi pun sudah jelas.

Demikian pula perundingan dengan PT SMI akan lebih mudah karena merupakan kelanjutan program kerja sama.

Fraksi Golkar pun menghimbau agar persidangan DPRD Provinsi NTT ini hendaknya menjadi panduan bersama untuk perbaikan ke depan, mulai dari perubahan APBD TA 2021 dan tahun anggaran selanjutnya.

Untuk diketahui Fraksi Golkar DPRD NTT menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2020 agar ditetapkan dengan peraturan daerah. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *