Empat Perusahaan di Kota Kupang Ini Tunggak Pajak Miliaran Rupiah

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Empat perusahaan di Kota Kupang diketahui menunggak pajak ratusan juta sampai miliaran rupiah. Pemerintah Kota Kupang diharapkan  menggandeng  KPK langsung menempelkan  stiker pemberitahuan di tempat usaha tersebut.

Menurut data dari Pemerintah Kota Kupang  empat perusahaan penunggak pajak di Kota Kupang itu, yakni  Imperial World yang mencapai  Rp 1 miliar;   Trans Mart Rp 500 juta;  Kelapa Restorant & Sky Lounge Rp 100 juta dan Bread Baker Rp 71 juta.

Bacaan Lainnya

Sementara sesuai temuan BPK, terdapat tunggakan pajak restoran dan PBB di Kota Kupang mencapai Rp 35 miliar. Tunggakan pembayaran ini dimulai tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagaimana diinventarisir Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Karena itu Pemerintah Kota kupang berharap kerja sama dengan KPK dapat membereskan semua tunggakan pajak seraya membangun kesadaran bagi para pelaku usaha agar taat dan tepat waktu membayar pajak.

Menanggapi tunggakan itu,  anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat, mengatakan pandemi Covid-19 menjadi alasan penurunan pendapatan seluruh perusahaan. Nnamun dalam hal membayar pajak, pandemi bukan alasan untuk menunggap pajak.

“Pemerintah Kota Kupang tidak juga kewalahan dalam menagih pajak, namun harus tegas terhadap penunggak pajak, apalagi perusahan-perusahaan besar. Seharusnya mereka harus tertib agar menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha kecil sehingga secara teratur membayar pajak,” tegas Zeyto kepada kabarntt.co, Jumat (2/7/2021).

Wakil rakyat dari Partai Golkar ini lebih lanjut mengatakan, empat perusahaan penunggak pajak ini belum termasuk yang menunggap pajak dari tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu,  kqta Zeyto, perlu langkah-langkah stategis untuk membereskan penunggak pajak tersebut. Pasalnya, kalau pemerintah tidak tegas maka pendapatan Kota Kupang akan menurun dan tidak akan mencapai target.

“Semoga dengan kerja sama dengan KPK penunggak pajak ini bisa lebih tertib ke depan. Memang perlu sanksi yang keras, bukan hanya sekadar tempel stiker di pintu-pintu perusahaan. Dari dulu hal ini sudah dilakukan tetapi tidak ada efek jera juga. Bukan juga untuk menakut-nakuti pengusaha, tapi pemerintah cari langkah yang strategislah, yang benar-benar bagus agar pembayaran pajak dapat lanjar dan pendapatan juga memcapai target,”  kata Zeyto. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *