Dua Tahun Dihantam Covid-19, Pendapatan Daerah Terjun Bebas

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Covid-19 tidak cuma menghantam kesehatan manusia, tetapi juga memukul pendapatan daerah. Terbukti pendapatan daerah Pemerintah Provinsi NTT dua tahun terakhirn terjun bebas, tidak mendapai target.

Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk, membenarkan anjloknya pendapatan daerah dua tahun terakhir akibat pandemi  Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Ya benar, pendapatkan kita sangat rendah di tahun 2020 dan kita dongkrak aset agar tahun 2021 ini lebih membaik dari tahun lalu. Yang saya ikuti adalah dengan kondisi pandemi yang terjadi, pendapatan kita dari pajak dan retribusi berkurang. Di keuangan itu ada pemotongan DAU sampai Rp 57 miliar disesuaikan untuk penanganan Covid-19 khususnya untuk distribusi vaksin untuk provinsi dan kabupaten/kota  dan sebaliknya juga berlaku untuk seluruh kabupaten/kota pemotongan DAU itu rata-rata Rp 15 sampai Rp 20 miliar, sehingga memang itu menurun dengan pendapatan asli daerah khusus pajak dan retribusi,” jelas Zakarias kepada kabarntt.co, Rabu (23/6/2021).

Sementara Kepala Badan Aset Daerah, Dr. Zoni Libing, mengatakan, tahun 2019 pendapatan asli daerah NTT melampaui target. “Target di RPMJD Rp 1,2 triliun kita bisa mencapai Rp 1,30 triliun. Tahun 2020 pendapatan asli daerah itu hanya bisa mencapai 75 persen dari target Rp. 1,5 triliun,” kata Libing.

Sony Libing

Libing menyebut  pandemi Covid-19 yang menjadi penyebab target pendapatan itu tidak tercapai. “Sejak awal 2020 itu sudah terjadi pandemi Covid-19 yang membuat daya beli masyarakat turun sehingga masyarakat tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian juga tidak bisa membeli kendaraan baru, padahal kalau dia bayar pajak itulah pemasukan PKB, kalau beli kendaraan baru maka namanya biaya balik nama kendaraan bermotor,” jelas Libing.

Menurut Libing, target pembelian kendaraan bermotor baru  turun hampir 60 persen. Kondisi ini membuat penerimaan juga terganggu.

“Pada saat yang sama Covid-19 terjadi, menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat sangat terganggu, sehingga pemerintah memberikan keringanan dalam membayar pajak dengan kebijakan 8 bulan pembebasan pembayaran denda pajak atau penghapusan pajak. Itu yang membuat penerimaan kita juga sangat rendah. Kebijakan itu dibuat karena kondisi ekonomi masyarakat, meskipun penerimaan kita berkurang tidak ada masalah tetapi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita jaga agar tidak jatuh drastis,” imbuhnya.

Pendapatan dari retribusi, kata Libing, juga tidak tercapai. Pajak hanya 89 persen, sedangkan retribusi hanya 32 persen. “Seluruh penerimaan retribusi ada di 23 dinas badan/kantor, dan seluruh dinas penyumbang inilah yang tidak memenuhi target. Karena ketika kita refokusing anggaran karena Covid-19, atau belanja modal mereka untuk mendukung retribusi pemasukan tidak terlaksana,” urai Libing.

Libing menyebut beberapa aset yang bisa mendatangkan pendapatan tetapi bisa dimaksimalkan. Di Badan Diklat, misalnya, beberapa kegiatan badan tidak terlaksana, bukan hanya beberapa, namun semua kegiatan tidak jalan, padahal target pemasukan itu hampir Rp 50 miliar.

“Kita rencana tahun 2020 juga membangun insenerator untuk menghasilkan Rp 16 miliar. Itu pun tidak terlaksana. Inilah yang membuat mengapa target pendapatan tidak tercapai di tahun 2020, kita hanya mencapai 75 persen,” kata Libing.

Potensi pendapatan lain, sebutnya, adalah  rencana kerja sama aset Pemprov dengan pihak ketiga. “Seperti tanah di Bandung, Depok, Yogyakarta dan juga di Jakarta. Kemudian tanah-tanah yang kita sudah berikan penilaian layak untuk kerja sama tidak jadi kerja sama karena pihak ketiga mundur akibat pandemi Covid-19,” tambahnya.

2021 Juga Sama

Kondisi yang sama, kata Libing, terjadi juga di tahun 2021. Target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 2 triliun kemungkinan besar juga tidak bisa tercapai.

“Namun kami tetap bekerja keras untuk mendekati target karena pertumbuhan ekonomi kita juga sudah mulai bagus, pelan-pelan berjalan baik. Kemudian aktivitas sosial ekonomi sudah mulai bergerak, sehingga kita berharap ada pemasukan-pemasukan yang baik untuk mendekati target pencapaian tersebut,” harap Libing.

Dikatakan Libing, untuk mendekati target capaian PAD tahun 2021, selain skenario pendekatan di lapangan, banyak skenario lain yang akan dilakukan untuk mendongkrak pendapatan.

“Kita optimalkan juga soal aset kita. Saya baru bertemu seorang investor dari Surabaya. Mereka ingin membangun restorant menengah ke atas di samping Hotel Sasando dengan sewa tanah pemerintah, kita berikan. Kemudian juga aset tanah di Lasiana sudah ada investor yang sewa dan kita berikan. Saat ini juga kita sedang membangun komunikasi dengan investor yang gagal tahun lalu, sehingga tahun ini sudah jadi sehingga pemasukan kita bisa bertambah untuk mendekati target,” jelas Libing. (np/den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *