Ayo Manfaatkan, Pemerintah Bantu Tanggung PPN Pedagang Eceran

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Pemerintah memberi tambahan insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pedagang eceran  atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan.

Kebijakan ini diambil untuk membantu pedagang eceran di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dan memukul sektor perekonomian.

Kebijakan pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2021 lalu.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, mengatakan bahwa insentif ini menjadi tambahan paket insentif perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Insentif ini, kata Ayu kepada kabarntt.co, Senin (9/8/2021), juga merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan diharapkan dapat membantu pelaku usaha sektor ritel khususnya para pedagang eceran.

Pedagang eceran sendiri merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Sementara yang dimaksud dengan ruangan atau bangunan dalam insentif ini dapat berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran, kata Ayu, wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Laporan realisasi tersebut harus dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Apabila PKP tersebut tidak menerbitkan faktur ataupun tidak menyampaikan  laporan realisasi PPN DTP. maka dianggap tidak memanfaatkan insentif PPN ini.

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran silakan memanfaatkan insentif ini secara maksimal mulai Agustus sampai dengan Oktober nanti. Adanya insentif ini sendiri diharapkan dapat membantu para pelaku usaha sektor perdagangan eceran dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang akhirnya dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional” ujar Ayu.

Ayu mengatakan, berbagai kebijakan insentif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk turut hadir menjaga keberlangsungan usaha pelaku ekonomi melalui pajak.

Tak hanya itu, di saat yang sama, transformasi digital di sektor perpajakan juga sedang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program reformasi perpajakan. Salah satu tahapan yang saat ini tengah berlangsung yaitu adanya Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Program PSIAP ini bertujuan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efisien. Output yang diharapkan adalah terbangunnya sinergi yang optimal antarlembaga, terciptanya kepatuhan wajib pajak dan tentu saja meningkatnya penerimaan pajak.

KPP Pratama Kupang sebagai unit vertikal DJP, kata Ayu, berkomitmen untuk turut mendukung dan mensosialisasikan reformasi perpajakan yang tengah dilakukan DJP sebagai bentuk perbaikan diri menghadapi dinamika perubahan masyarakat.

“Tak lupa kami juga kembali mengajak para wajib pajak, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk turut mendukung program reformasi perpajakan. Dengan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel diharapkan optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai sehingga dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pelayanan publik serta mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Ayu. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *