Tentang Gugatan Terhadap BPO Labuan Bajo, Begini Kata Anggota DPRD NTT

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Gugatan atas keberadaan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yang cenderung mengabaikan  warga dan Pemerintah Manggarai Barat ditanggapi anggota Komisi II DPRD NTT, Thomas Tiba.

Thomas Tiba mengatakan, keberadaan BPOLBF itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengelola kawasan destinasi Labuan Bajo menjadi destinasi super premium.

Bacaan Lainnya

“Badan ini dibentuk dengan Keppres untuk memajukan pariwisata Labuan Bajo. Tetapi pemerintah pusat juga perlu menjunjung tinggi peran dan keterlibatan masyarakat lokal, karena destinasi ini ada di Manggarai Barat,” kata Thomas Tiba kepada kabarntt.co, Rabu (28/4/2021).

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, apa yang diputuskan pemerintah pusat terkait pariwisata Labuan Bajo wajib diamankan pemerintah di bawahnya, baik provinsi maupun kabupaten.

“Maka usul kita kepada pemerintah pusat adalah perhatikan juga situasi dan kondisi lokal masyarakat di Manggarai Barat. Karena destinasi ini ada di daerah, di Manggarai Barat, maka dia terkontaminasi dengan warga setempat, dengan Pemkab Manggarai Barat dan juga dengan Pemerintah Provinsi NTT,” kata Thomas yang juga Wakil Ketua Komisi II  DPRD NTT yang antara lain membidangi sektor pariwisata ini.

Thomas mengingatkan, dalam struktur BPOLBF Gubernur NTT hanya sebagai penasehat. Dengan kedudukan seperti itu, Gubernur NTT tidak mempunyai kewenangan besar dalam pengelolaan Labuan Bajo.

“Maka saran kita kepada pemerintah pusat adalah perjuangkan juga hak-hak masyarakat kecil di Manggarai Barat. Suara masyarakat kecil di Manggarai Barat juga perlu didengarkan. Seperti informasi tentang pengalihan Hutan Produksi Bowosie yang merupakan kawasan resapan air yang menjadi sumber air. Ini harus dibicarakan dengan masyarakat lokal,” kata Thomas.

Thomas berharap kemajuan pariwata Labuan Bajo juga diimbangi dengan kemajuan masyarakat Manggarai Barat.

“Pemerintah pusat perlu memberi ruang  kepada Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat. Perlu dengar dan libatkan Pemkab Manggarab Barat dan  Pemerintah Provinsi, sehingga warga lokal tidak jadi penonton di negeri sendiri,” tandas Thomas.

Sebelumnya, sebagaimana sudah diberitakan kabarntt.co, Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang mempertanyakan keberadaan dan kejelasan BPOLBF.

Kritik keras juga dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Manggarai Barat, Ansel Jebarus. Menurut Ansel, BPOLBF  seharusnya hanya sebagai agen percepatan pembangunan pariwisata. bukan sebaliknya untuk  penguasaan pengelolaan pariwisata.

Ansel antara lain mengatakan, ada banyak kebijakan yang dilakukan BPOLBF  tanpa koordinasi dengan Pemkab Manggarai Barat. “Padahal badan    yang  digadang-gadang sebagai akselerator percepatan pembangunan kepariwisataan mempunyai fungsi utama yaitu fungsi koordinatif,” kata Ansel.

Hal lain yang dikritik Ansel adalah penguasaan lahan kurang lebih 400-an hektar yang tersebar di beberapa zona di Manggarai Barat yang menurutnya berlebihan.

“Untuk apa itu semua dilakukan? Termasuk kawasan Hutan Produksi Bowosie. Ini diperparah lagi dengan rencana pengalihan fungsi hutan produksi tersebut menjadi area pengelolaan pariwisata buatan,” kata Ansel.  (den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *