Waspada, 187 Desa di TTU Terdampak Kekeringan

  • Whatsapp

KEFAMENANU KABARNTT.CO-Sebanyak 187 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kecamatan  di Kabupaten Timor Tengah Utara  (TTU) terdampak bencana kekeringan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Timor Tengah Utara, Yosefina Lake, kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).

Bacaan Lainnya

Yosefina mengatakan, berdasarkan data serta pantauan di lapangan, bencana kekeringan yang melanda 187 desa/kelurahan tersebut sudah terjadi sejak akhir bulan April lalu.

Yosefina menjelaskan, untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan, BPBD TTU melalui anggaran yang tersedia saat ini akan berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke seluruh wilayah yang terdampak kekeringan.

“Memang masyarakat sudah kekurangan air bersih sejak akhir bulan April sampai dengan saat ini. Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil pantauan di lapangan, ada 187 desa/kelurahan di 24 kecamatan yang terdampak kekeringan dan melalui anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 44 juta  kita akan menyalurkan bantuan air bersih dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak bencana kekeringan terparah, ” jelas Yosefina.

Menurut Yosefina, dengan anggaran yang hanya Rp 44 juta, air bersih tidak akan disalurkan ke seluruh wilayah yang terdampak bencana kekeringan, melainkan hanya mampu mencakup 24 desa/kelurahan.

“Kalau mau dilihat anggaran itu tidak cukup. Memang waktu perencanaan kami itu semestinya cukup untuk kita membiayai sekian desa/kelurahan yang terdampak bencana, tapi persoalannya sumber dana kami dimasukkan dalam dana hibah sehingga transferannya itu tidak ada, sedangkan anggaran yang ada saat ini kami dapatkan saat sidang perubahan yang disesuaikan dengan keuangan daerah,” ungkap Yosefina.

Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, tambah Yosefina, BPBD TTU telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Anggaran yang ada di kami itu sebesar Rp 44 juta, dengan anggaran itu kami hanya mampu menyalurkan bantuan air bersih ke 24 desa/kelurahan saja. Memang anggarannya sangat kurang, oleh karena itu kami telah mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, dan sudah mendapat respon positif.  Kemungkinan minggu depan kita sudah mendapatkan kepastian,” ucap Yosefina. (siu)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *