Vaksin Baru 2,5 Persen, DPRD Sumba Timur Dorong Pengadaan Vaksin

  • Whatsapp

WAINGAPU KABARNTT.CO—Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sumba Timur baru mencapai 2,5 persen, meliputi tenaga medis, pejabat publik, TNI/Polri dan petugas pelayanan publik, namun untuk guru-guru belum dilakukan.

Salah satu alasan terlambatnya vaksinasi di Sumba Timur karena ketersediaan vaksin yang sangat terbatas. DPRD Sumba Timur mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan vaksinasi untuk Sumba Timur.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, membenarkan vaksinasi di Sumba Timur baru mencapai 2,5 persen. Itu juga baru diberikan kepada tenaga medis, TNI/Polri dan pejabat publik, namun belum seluruhnya divaksinasi.

“Memang terhambatnya vaksinasi di Sumba Timur lebih pada ketersediaan vaksin yang dialokasikan ke Sumba Timur,” imbuh wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini.

Karena itu, kata Ali, Dewan mendorong pemerintah agar segera menyiapkan dosis vaksin dan melakukan vaksinasi secara merata agar seluruh masyarakat mendapat hak yang sama, meskipun jadwal vaksin harus sesuai  tahapan yang diatur oleh pemerintah daerah.

“Pelaksanaan vaksinasi di Sumba Timur baru 2,5 persen, sangat sedikit. Seharusnya kami diprioritaskan mengingat penambahan jumlah kasus Covid-19 di Sumba Timur meningkat sangat signifikan. Karena itu kami dorong agar pemerintah segera menyiapkan vaksin,” tegasnya.

Menurutnya, jika pemerintah mengeluarkan surat edaran sekolah tatap muka, maka sebaiknya guru-guru harus diprioritaskan, sehingga tidak menjadi persoalan baru nantinya.

“Jika memang sudah harus dilaksanakan sekolah tatap muka, ya prioritaskan vaksin terhadap guru-guru. Jangan sampai ada klaster baru jika dipaksakan tanpa antisipasi. Masa sampai dengan saat ini guru-guru belum divaksin?” kritiknya.

Kabid P2P Dinas Kesehatan Sumba Timur, Jonker Litelnoni, membenarkan bahwa terhambatnya vaksinasi di Sumba Timur karena ketersediaan vaksin sangat sedikit.

“Ya memang ketersediaan vaksin cukup terbatas, sehingga kami dalam vaksinasi memprioritaskan pelayanan publik. Sekarang sementara vaksinasi untuk pelayanan publik, dan untuk masyarakat sementara menunggu dosis,” jelas Litelnoni.  (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *