Sidang DPRD Flotim Bahas Dana Covid-19 ‘Panas’ Hingga Ditunda

  • Whatsapp

LARANTUKA KABARNTT.CO— Rapat Gabungan Komisi DPRD Flores Timur (Flotim), Sabtu (11/9/2021), berlangsung alot dan panas. Rapat yang membahas dana Covid-19 itu  terpaksa ditunda hingga Senin besok karena DPRD melihat banyak item dana yang dimark up pemerintah.

Sedianya dalam rapat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flotim mempertanggungjawabkan  penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 14 miliar.

Bacaan Lainnya

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mathias Enai, itu diskors beberapa kali lantaran BPBD tidak mampu menjelaskan beberapa rincian data penggunaan anggaran. Hingga pukul 19..00 Wita sidang kembali dibuka.

Meski demikian, BPBD belum juga mampu menjelasan pertanyaan DPRD  terkait beberapa item belanja. Sidang pun akhirnya diskors hingga, Senin (13/9/2021).

Debat seru terjadi antara anggota DPRD dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Flotim, Abdul Razak.  Debat bermula ketika anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Raimundus Boli Pehan, mengatakan dokumen yang disajikan BPBD mengada-ada, karena tidak riil sesuai data yang disajikan.

“Ini benar-benar  mengada-ada karena tidak riil dalam dokumen. Item dan total anggaran juga sama. Jangan pakai pelogisan. Dokumen itu dibuat berdasarkan format link. Jadi kalau dihitung secara angka matematis, dari kesatuan sampai grand total nilainya tetap sama yang selama ini dibahas,”  kritik Pehan.

Kritikan Pehan direspon Abdul Razak. “Saya tidak mengada-ada. Saya basiknya orang hukum,” kata Abdul Razak.

“Asisten 1 terlalu cepat melogiskan. Maka saya sampaikan itu mengada-ada. Dan itu bagian dari pelogisan. Kalau kita beradministrasi, bukan begitu. Tidak pakai pelogisan. Saya pakai pendasaran. By data dan dokumen. Item grand total-nya pas, akumulasi anggaran juga pas,” sergah Pehan.

Pehan bahkan menyebutkan banyak item ditemukan kejanggalan bahkan banyak mark up.

“Kejanggalan ini bisa saja janggal input, janggal nota dan lainnya. Sesuai format data yang disajikan, kalau saya mau jujur katakan paling banyak mark up. Ini saya jujur menyampaikan. Kenapa saya bilang mark up? Buktinya tadi harga printer yang satuannya seharga Rp 650 ribu yang kalau diakumulasikan hingga Rp 26 juta untuk 40 buah tinta warna. Siapa saja yang melihat data ini pasti menyampaikan ini salah. Termasuk secara administrasi juga salah,”  kata Pehan. (tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *