Sidang Diskors Berkali-kali, DPRD Kota Kupang Kalah Telak

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO–Sudah beberapa kali sidang paripurna terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kupang ditunda.  Alasan penundaan adalah ketidakhadiran Walikota Kupang.

Terakhir sidang dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi yang dijadwalkan, Selasa (15/6/2021) lalu ditunda lagi karena Walikota Kupang tidak hadir.

Bacaan Lainnya

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, angkat bicara. Menurutnya, dinamika yang terjadi di DPRD Kota Kupang saat ini sudah sangat memrihatinkan.

Dogon menyebut demikian, karena Dewan dan pemerintah sudah tidak saling menghargai dalam diskusi-diskusi penting yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya jujur, baru tujuh tahun jadi anggota DPRD Kota Kupang. Baru kali ini saya melihat dan mengikuti dinamika persidangan yang cukup melelahkan. Beberapa malam lalu saya sangat tegas dan mengeluarkan statemen bahwa DPRD Kota Kupang kalah telak. Itu sebuah ungkapan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang sudah tidak menghargai persidangan yang terjadi DPRD Kota Kupang,” jelas kepada kabarntt.co, Rabu (16/6/2021).

“Setiap kali sidang, pemerintah tidak hadir. Dan tidak hadir sesuai dengan aturan itu namanya sudah tidak menghargai undangan untuk persidangan, dan itu kami sangat kecewa,” kata Dogon.

Menurutnya, seharusnya Walikota dan Wakil Walikota Kupang hadir pada agenda-agenda sidang yang prinsip, meskipun tidak hadir pada sidang lainnya.

Namun setiap kali sidang paripurna dengan agend  penting, katanya, pasti Walikota dan Wakil Walikota Kupang tidak hadir, sehingga sidang diskors dengan memakan waktu yang cukup lama sampai berhari-hari.

“Ini sudah tidak sehat dan tidak saling menghargai,” tegasnya.

Setiap kali sidang paripurna dengan agenda yang prinsip,  kata Dogon, pemerintah selalu mengutus Sekretaris Daerah, bahkan asisten.

“Bagi kami boleh-boleh saja ada pendelegasian yang resmi dalam bentuk tertulis sesuai dengan aturan, apalagi sidang paripurna pemandangan umum fraksi dan juga paripurna tanggapan pemerintah terhadap tanggapan umum fraksi. Tidak bisa dibacakan oleh Sekda atau asisten, kecuali melanjutkan pembacaan setelah Walikota atau Wakil Walikota karena tebal atau terlalu banyak halamannya,” serunya.

Dogon menyayangkan sidang yang terlalu sering diskors tanpa kejelasan waktu.

“Kami skors dari kemarin. Tadi malam hingga hari ini kami juga sudah lakukan skors berulang kali karena Walikota dan Wakil Walikota tidak menghadiri undangan paripurna, padahal agenda tersebut sangat penting dan memang dia harus hadir sehingga kami skors sampai Walikota atau Wakil Walikota hadir dalam persidangan. Kami juga sudah melakukan koordinasi supaya seluruh persoalan dapat didiskusikan secara baik agar sidang berjalan sesuai jadwal dan tahapan,” imbuhnya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *