Sekolah di Kota Kupang Jangan Pernah Tatap Muka

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Pemerintah Kota Kupang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat meliputi pekerja : 75 persen WFH, pendidikan : online, tempat ibadah : 50 persen dari kapasitas, dan aktivitas perdagangan semua toko buka dibatasi sampai jam 19.00. Sedangkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi pekerja : 100 persen WFH, pendidikan : online, tempat ibadah : tutup, dan aktivitas perdagangan toko tertentu yang boleh buka. Sehingga memang PPKM ditentukan untuk Jawa dan Bali, namun karena itu juga sudah memenuhi persyaratan untuk pemberlakuan PPKM di Kota Kupang, maka kami akan lakukan koordinasi dengan kementerian,” jelas Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus man, Senin (11/01/2020) di ruang rapat Kantor Walikota Kupang.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Kota Kupang sudah memenuhi syarat untuk pemberlakuan PPKM, sehingga minggu lalu pihaknya membantah jika ada pemberlakuan PSBB di Kota Kupang.

“Namun cepat atau lambat kita akan terapkan pemberlakuan PPKM dengan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian yang bertanggung jawab dalam pemberian ijin PPKM,” jelas Herman Man.

“Syarat PPKM kita sudah terpenuhi sehingga saat ini kita akan berkoordinasi dengan kementerian, karena pemberlakuan PPKM harus seijin menteri. Memang kita harus terapkan PPKM di Kota Kupang seiring peningkatan pasien positif Covid-19 yang cukup signifikan,” kata Herman Man.

Pihaknya juga menghimbau sekolah-sekolah jangan melakukan tatap muka. “Saya sebagai Pemerintah Kota Kupang akan tetap tegur, meskipun SMA di bawah naungan gubernur, tapi karena itu ada dan berdomisili di Kota Kupang saya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT agar tidak memaksa melakukan sekolah tatap muka, karena akan menimbulkan klaster baru yang lebih meresahkan orang tua. Kita lebih pada keselamatan anak-anak. Dan SMP dan SD tidak akan melakukan sekolah tatap muka, namun tetap sekolah dari rumah,” urainya.

“Sekolah-sekolah dipastikan tidak akan melakukan aktivitas tatap muka namun sekolah secara online. Kami akan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, karena SMA di bawah naungan mereka, agar tidak memaksakan untuk sekolah tatap muka. Ya ini memang untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru di sekolah,” tegasnya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *